- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Kasus dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi yang diduga dilakukan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati membuktikan terbukanya ruang manipulasi dalam sistem Pemilu di Indonesia. Untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi, Ketua MK Mahfud MD dan Bawaslu diminta melaporkan seluruh dugaan adanya surat-surat palsu itu ke polisi.
"Sistem yang ada sekarang ini memang membuka ruang manipulasi. Pak Mahfud bilang masih punya 11 surat yang diduga palsu. Bawaslu mengaku punya dua surat yang juga diduga palsu. Laporkan saja semua," kata Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Cetro), Hadar N Gumay dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Rabu 15 Juni 2011.
Menurut Hadar Gumay, sistem Pemilu kita menyebutkan bahwa hasil Pemilu didefisinikan sebagai perolehan suara. Dengan definisi seperti itu, terbuka ruang untuk bermain curang antara lain dengan surat palsu itu.
Dalam rekapitulasi hasil Pemilu, jika ada sengketa hasil pemilu yang diproses di MK, maka yang diproses hanya sampai pada tataran sengketa suara. "Itu tidak tuntas sampai kepada subjek yang paling akhir, yakni siapa pemilik kursi itu," kata Hadar.
Bagi Hadar, celah itulah yang membuka ruang untuk memanipulasi kepentingan tertentu. Maka itu, Hadar mendorong kepada Mahfud MD dan Bawaslu untuk melaporkan dugaan adanya beberapa surat palsu itu.
"Alasan Pak Mahfud tidak melaporkan karena menurutnya tidak ada yang dirugikan. Itu keliru. Seharusnya, ada atau tidak yang dirugikan, sebaiknya dilaporkan," kata Hadar.
Hadar khawatir bila kasus ini tidak dibongkar semua akan semakin membuat integritas Pemilu yang lalu semakin tercoreng. Padahal, Pemilu 2009 menghasilkan pemerintahan dan legislatif yang kini sudah berjalan.
"Apa yang terjadi? Nanti akan semakin banyak orang yang berpandangan Pemilu kita benar-benar hancur. Dengan dibongkar semuanya kita akan dapat gambaran persisnya. Kalau tidak dibongkar, akan ada penafsiran masing-masing," kata Gumay.
Seperti diketahui, dampak surat yang diduga palsu itu, akhirnya memutuskan politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Dewie Yasin Limpo, mendapatkan satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.
Belakangan, pada 11 September 2009, muncullah surat asli dari Mahkamah Konstitusi yang membuat satu kursi itu dialihkan ke calon dari Partai Gerakan Indonesia Raya. MK sudah melaporkan kasus ini ke polisi pada 2009 itu. Andi Nurpati sendiri sudah membantah telah memalsukan surat. (umi)
Prabowo Makin 'Gemoy' Kuasai Parlemen Jika PKB dan Nasdem Gabung Koalisi
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal mendapatkan keuntungan besar apabila merangkul PKB dan Nasdem masuk ke koalisi pemerintahan.
