- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Keputusan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk panitia kerja menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan oknum MK dan mantan komisioner KPU Andi Nurpati dikritik.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menilai langkah menyelidiki Nurpati yang mantan Ketua Umum IMM Putri itu mubazir dan membuang-buang energi.
Ketua Umum IMM Ton Abdillah Has menyatakan, kasus ini sejatinya murni kasus hukum yang harusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum pula. Sebagai lembaga politik, DPR mestinya lebih fokus pada evaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, serta kaitannya dengan MK sebagai lembaga tempat penyelesaian hukum sengketa pemilu.
Hasil evaluasi ini lebih substantif, agar penyelenggaraan pemilu ke depan dapat lebih baik dan jauh dari kecurangan.
"Langkah responsif atas hingar-bingar pemberitaan media tersebut berbanding terbalik dengan ketidakpedulian DPR atas tuduhan mafia anggaran yang justru dilontarkan oleh anggota DPR sendiri," kata Ton secara tertulis ke VIVAnews, Rabu 15 Juni 2011.
Tudingan adanya praktik mafia anggaran yang diungkap oleh anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, bahkan erat kaitannya dengan wilayah kerja Komisi II DPR, karena umumnya daerah hasil pemekaran yang disahkan lewat komisi II DPR paling dirugikan akibat ketidakmerataan dana penyesuaian infrastruktur daerah. Daerah pemekaran yang tidak memiliki dana menyuap anggota dewan, akhirnya tertinggal dalam pembangunan infrastrukturnya.
Ton menegaskan, IMM mendukung penguatan institusi-institusi demokrasi, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, agar pengalaman pemilu 2009 yang ditengarai penuh dengan kecurangan DPT, dana kampanye, dan vote buting tidak terulang kembali pada pemilu yang akan datang. Namun berlarut-larutnya pembahasan UU pemilu di DPR dapat mengganggu tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu seperti yang terjadi pada pemilu 2009.
"Oleh karenanya DPP IMM mendesak DPR untuk lebih proporsional menempatkan persoalan kasus dugaan pemalsuan dokumen MK, yang amat mendapat perhatian komisi II DPR, dan memprioritaskan hal-hal yang lebih substantif seperti di atas," katanya.
Kemarin, Komisi II DPR sepakat membentuk Panitia Kerja yang fokusnya membahas mekanisme kerja Komisi Pemilihan Umum, sekaligus menjadi masukan untuk revisi Undang-undang Pemilu dan menyelidiki kebenaran dugaan surat palsu yang melibatkan Andi Nurpati.
Kunjungan ke Jepang, Sekjen Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM
Sekjen Anwar mengungkapkan, saat ini Kemnaker sedang melakukan pengembangan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
