- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai salah satu dari empat unsur fusi dalam PPP mendukung Akhmad Muqowam sebagai Ketua Umum dalam Muktamar VII PPP di Bandung, awal Juli 2011. Alasannya, Muqowam memiliki waktu dan kemampuan memimpin dan membesarkan PPP.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Parmusi Imam Suhardjo HM, usai menjenguk Ketua Umum PP Parmus,i Bachtiar Chamsyah, di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa kemarin.
Saat bertemu rombongan Parmusi, Bachtiar berpesan muktamirin dalam Muktamar PPP di Bandung mendatang untuk memilih calon yang betul betul mau fokus mengurus dan membesarkan partai, tidak menjabat jabatan politik di eksekutif sebagai menteri.
“Saya [Bachtiar Chamsyah] ini pengalaman jadi menteri, kalau rangkap jabatan ketua umum dengan menteri, partai tidak bisa diurus dengan baik," kata Imam menirukan pernyataan Bachtiar, seperti disampaikan dalam rilis yang diterima VIVAnews, Rabu 22 Juni 2011.
"Dari pengalaman ini harus cari figur yang betul-betul hanya mau jadi ketua umum dan mengurus partai,” ujar Imam mengulang lagi ucapan Mantan Menteri Sosial itu.
Bachtiar saat ini mendekam dalam tahanan untuk mempertanggungjawabkan korupsi dalam sejumlah proyek di Departemen Sosial yang dulu dipimpinnya. Bachtiar divonis Pengadilan Korupsi penjara 1 tahun 8 bulan.
Imam menambahkan, menghadapi ketentuan ambang parlemen yang kini sedang digodok di DPR, PPP harus lebih siap. Ada kecenderungan ambang parlemen diberlakukan 5 persen, sehingga riskan bagi PPP yang perolehan dalam Pemilu 2009 hanya 5,2 persen.
Parmusi tidak lagi memilih Suryadharma Ali, kata Imam, bukan karena kebencian dengannya. Pertimbangan sampai keputusan Parmusi tidak mendukung SDA karena semata-mata pertimbangan obyektif.
“Selain karena selama di bawah kepemimpinan SDA terbukti PPP suaranya melorot, juga bisa dipastikan SDA tidak bisa fokus mengurus dan membesarkan partai selama ia mempertahankan jabatan menteri atau mau jadi menteri lagi,” ujar Imam Suhardjo.
Khusus terhadap Ketua dan Sekretaris Cabang (DPC) yang saat ini berada dalam tekanan dan suasana ancaman, jika tidak mendukung SDA akan dicabut SK-nya, Imam meneruskan imbauan Bachtiar Chamsyah agar hal itu dihentikan.
“Dulu sewaktu Pak Hamzah Haz menjadi Ketua Umum PPP dan Wakil Presiden, andaikan ia mau melakukan tekanan itu posisinya sangat kuat. Tapi, Pak Hamzah tidak melakukannya karena akan merugikan bagi kader-kader dan perkembangan partai di masa depan,” ujar Imam Suhardjo.
Menurut Bachtiar, saat ini tidak zamannya lagi mengintimidasi para pemilik suara pada Muktamar PPP. "Berikan mereka kebebasan, karena yakinlah para pengurus cabang sudah memiliki sikap dan pertimbangan rasional kenapa tidak memilih SDA."
Uruguay dan Indonesia Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal
Pemerintah Republik Oriental Uruguay menjajaki kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Republik Indonesia.
