- Antara/ Deni
VIVAnews - Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Ribka Tjiptaning Proletariyati, menyayangkan pembentukan Tim Terpadu Tenaga Kerja Indonesia, yang baru sekarang muncul setelah eksekusi mati seorang pekerja migran di Arab Saudi.
Menurut Ribka, yang juga Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pembentukan semacam satuan tugas itu sekarang mengesankan pemerintah reaktif.
"Kenapa tidak dari dulu, sehingga terkesan reaktif," kata Ribka di DPR, Kamis 23 Juni 2011.
Menurut dia, penyelesaian kasus TKI harus komprehensif, meliputi produk hukum dan undang-undang yang benar-benar melindungi. "Dalam hal ini harus meratifikasi konvensi ILO tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya," ujar Ribka.
Ribka mendorong pemerintah bertindak tegas kepada negara-negara yang menjadi tempat TKI ditempatkan, serta menertibkan dan tegas kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang nakal. "Dan harus ada perspektif SBY menciptakan lapangan kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu mengirim TKI lagi," katanya.
Menurutnya, selama ini TKI dipandang hanya fokus kepada penyelesaian dari masalah pengangguran dan penerimaan devisa. Menurutnya, pemerintah tidak serius melindungi TKI, baik dlam proses sebelum pemberangkatan, penempatan, serta kepulangan ke indonesia. "Pemerintah tidak maksimal," katanya.
Dia mengkritik, perhatian dan kebijakan pemerintah dalam program TKI lebih banyak memenuhi kepentingan PJTKI dan pengguna jasa TKI, sementara TKI sendiri terabaikan. "Inilah kami namakan TKI telah menjadi komoditi," ujarnya.
Hari ini, Presiden SBY mengumumkan pembentukan Tim Terpadu yang langsung dipimpin Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar. Pengumuman ini terkait eksekusi pancung atas TKI bernama Ruyati di Arab Saudi tanpa sepengetahuan Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh.
Banyak pihak menyebut, eksekusi atas Ruyati ini adalah fenomena gunung es dari problema TKI di luar negeri. Usulan moratorium pengiriman TKI kemudian dihembuskan dan pemerintah menyikapi dengan menyatakan mulai 1 Agustus 2011 dilakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. (ren)
Fakta-fakta Anggota TNI Tersambar Petir di Depan Mabes Cilangkap, 1 Meninggal Dunia
Dua orang anggota TNI tersambar petir di depan kawasan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Nugraha Gumilar.
