- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie melontarkan kritik keras terhadap rencana Dewan Perwakilan Daerah membangun kantor perwakilan di sejumlah daerah. Menurut Marzuki, pembangunan kantor DPD itu harus dievaluasi.
Menurut informasi yang diterima Marzuki, kantor DPD itu akan dibangun empat lantai. Dana untuk per meter perseginya dianggarkan Rp10 juta. Menurut dia, anggaran itu kemahalan.
"Yang 36 lantai saja cuma Rp6 juta per meter," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 24 Juni 2011.
Menurut dia, pembangunan sebuah gedung akan semakin mahal jika semakin ke atas. Sehingga, jika kantor DPD itu hanya didesain empat lantai, harusnya anggarannya bisa jauh lebih murah. "Kalau cuma empat lantai bisa Rp3 juta. Kalau Rp10 juta, apalgi kalau bukan mark-up," kata dia.
Marzuki mengatakan, informasi yang dia terima, DPD akan membangun kantor seluas 2.900 meter persegi dengan harga Rp25 miliar. "Artinya hampir Rp10 juta. Itu saya bicarakan di tingkat pimpinan kemarin," katanya.
Menurut Marzuki proyek gedung DPD untuk perwakilan di daerah itu perlu dievaluasi. "Ya kita bahas ke pimpinan nanti kita kembalikan di banggar. Check and balances begitu agar saling kontrol. Dia (DPD) kan selama ini kontrol DPR, sekarang gantian," kata dia.
"Karena katanya ini persetujuan DPR, karena itu kita akan bicarakan."
Sementara itu, Wakil Ketua DPD, Laode Ida berang lembaganya dituding melakukan mark up. "Kalau itu bangunan bukan milik DPD, tapi milik negara. Macam itu biasa saja," katanya.
Namun, Laode menghindar saat ditanya soal dugaan mark up anggaran gedung. "Soal anggaran saya tidak terlibat. Saya bukan pimpinan bidang itu. Bagaimana bisa ada mark up. Bagaimana kan belum dibangun," katanya. "Pak Marzuki asal ngomong, suruh belajar dulu. Saya kira Pak marzuki harus ditanya lebih jauh, jangan asal ngomong. Malu kita."
Laode juga menolak menjelaskan lebih detail soal proyek tersebut. "Coba kalian telusuri." Menurutnya, belum ada pengumuman tender. "Kita belum bahas di rapat pimpinan," ujarnya.
Laode justru menuding balik Marzuki. Menurutnya, pernyataan Marzuki patut disesalkan. "Kalau betul Pak Marzuki mengatakan ada mark-up, itu pantas disesalkan dikeluarkan oleh Marzuki Alie. Tendernya pun belum dilakukan, bagaimana ada mark-up. Di DPD kontrol penggunaan anggaran sangat ketat," katanya.
Laode menjelaskan rencana pembangunan gedung DPD sudah disetujui. Anggarannya sudah ada. Tapi, belum ada tender, belum ada pengumuman lelang.
"Pembangunan kantor tanggung jawab pemerintah dan pemerintah menyerahkan kepada kesekjenan DPD. Di undang- undang, ada kantor perwakilan di daerah," ujarnya.
Menurut dia, spesifikasi kantor itu, ada ruangan anggota, staf, ruang rapat rapat besar, rapat kecil. Ketika ditanya biaya, "Saya tidak membicarakan angka, angka itu muncul mengikuti konsep," ujar Laode. (umi)
Rowoon Ungkap Alasan Keluar dari SF9 dan Fokus di Akting Sebagai Aktor
Rowoon eks anggota SF9 baru-baru ini akhirnya mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk meninggalkan grup idola tersebut dan beralih fokus ke dunia akting.
