- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews – Seiring penetapan status tersangka atas dugaan suap Sesmenpora terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sejumlah LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi meminta agar harta kekayaan Nazaruddin disita.
Menanggapi hal itu, Demokrat tidak terlalu mempersoalkannya. “Kami sejak awal menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Kami tidak akan mencampuri atau intervensi. Jadi silakan saja kalau itu bagian dari proses hukum,” kata Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Juli 2011.
Secara terpisah, Ketua DPP Demokrat Kastorius Sinaga meyakini, langkah KPK menaikkan status Nazaruddin dari saksi menjadi tersangka, pasti dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat. “Peran Nazaruddin pasti sangat vital dalam pengungkapan kasus Seskemenpora,” ujar dia.
Oleh karena itu, Kastorius menjamin, Demokrat akan membantu semampu mereka apabila KPK membutuhkan keterangan dari kader-kader Demokrat. “Kami akan kooperatif. Kami dukung KPK menjalankan proses hukum dengan sekomprehensif mungkin,” tegas Kastorius.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menarik paspor Nazaruddin, sehingga yang bersangkutan kini berstatus penduduk ilegal di Singapura. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat, pun memerintah Kapolri untuk menangkap Nazaruddin.
“Presiden telah memerintahkan secara langsung kepada Kapolri untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Nazaruddin di Singapura,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, pagi ini. (umi)
Sejarah Tercipta Thomas Cup dan Uber Cup, Sempat Tertunda Gegara Perang Dunia II
Thomas Cup dan Uber Cup merupakan salah satu kompetisi bulutangkis bergengsi di dunia dengan menggunakan sistem beregu putra dan putri.
