- Antara/ Geri
VIVAnews - Merebaknya berbagai kasus hukum yang melibatkan elit Partai Demokrat, memantik wacana untuk mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Namun demikian, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Johny Allen Marbun berharap, isu itu tidak dibesar-besarkan. Menurut dia, itu hanya dihembuskan segelintir orang.
"Terlalu jauh. Saya harap media tidak bicara soal itu karena ada tahap untuk itu," ujar Johny saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu, 2 Juli 2011.
Johny yang sebelumnya juga tersangkut masalah hukum itu menegaskan, kasus yang kini sedang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin tidak ada kaitannya dengan munculnya gagasan menggelar KLB.
"Tidak ada hubungannya. Saya mohon media tidak bicara itu, karena itu urusan rumah tangga Partai Demokrat," katanya. "Namanya isu jangan dikembangkan. Yang paling pas diklarifikasi. Jangan dikembangkan ke hal-hal yang aneh. Dikembangkan ke KLB itu terlalu jauh."
Jhonny Allen sendiri santer disebut-sebut keterlibatannya dalam kasus suap pembangunan dermaga di sebuah provinsi di kawasan timur Indonesia. Di depan sidang, terpidana Abdul Hadi menyatakan bahwa dia pernah memberikan uang pelicin sejumlah Rp1 miliar kepada Jhonny Allen.
Isu KLB bermula dari pernyataan Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati (KAUM Demokrat Sejati). Ketua Umum KAUM Demokrat Sejati, Herbert Sitorus, menilai KLB penting digelar karena banyak elit partai terseret kasus korupsi.
Dia menyebutkan tiga kasus, yakni korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games yang diduga melibatkan Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, proyek pengadaan alat kesehatan yang menyeret nama Max Sopacua, dan proyek pembangunan dermaga itu yang menyebut-nyebut nama Jhonny Allen Marbun.
Kepada media, semua nama yang disebut dalam kasus di atas kukuh membantah tuduhan atas keterlibatan mereka. (kd)