- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Di tengah bergulirnya kasus dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi yang menyeret mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati, kini kinerja KPU pun jadi menuai kritik. Fungsi administrasi dan sejenisnya di KPU harus dibenahi total.
"Saya kira harus ada perombakan total KPU," kata Ketua Panja Mafia Pemilu Chairuman Harahap di gedung DPR, Jakarta, Kamis malam 7 Juli 2011.
Menurut Chairuman, KPU harus dibenahi melalui tata kelola administrasi, peran dan fungsi komisioner. Selain itu, pembenahan itu juga harus menyentuh akuntabilitas kerja KPU.
"Kita butuh komisioner yang bisa menata ini dan butuh Sekjen yang bisa kembali menata kembali KPU sesuai fungsinya," kata politisi Golkar yang juga pengacara ini.
Maka itu, selain menuntaskan kasus surat palsu, Panja Mafia Pemilu juga rencananya akan membicarakan perbaikan kinerja KPU. Pembahasan perbaikan kinerja KPU ini akan dilakukan saat rapat bersama Ketua KPU pada Selasa, 12 Juli 2011 mendatang.
"Banyak hal yang akan kita bicarakan ke KPU, ini tentang tata kerja mereka kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi," kata Chairuman.
Dalam kasus dugaan surat palsu MK ini, Andi Nurpati berkali-kali sudah membantah terlibat. Bahkan, Andi Nurpati juga membantah tudingan sering berkomunikasi dengan mantan Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi dan putrinya Nesyawati.
Nama mereka mencuat dalam dalam pembuatan surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Andi juga membantah dirinya mengenal dan sempat berkomunikasi dengan Dewi Yasin Limpo.
"Bukan berarti karena sama-sama orang Makasar, kemudian saling kenal. Orang Makasar itu banyak," kata Andi yang memang berasal dari Sulawesi Selatan itu, pekan lalu.
Terima Menlu China di Istana, Jokowi Bahas IKN hingga Kereta Cepat Sambung Surabaya
Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Istana Kepresidenan. Keduanya membahas kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
