- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Jafar Hafsah, menyampaikan masukan untuk sejumlah kementerian menjelang evaluasi kabinet yang dilakukan Presiden pada Oktober 2011 nanti. Masukan ini, kata Jafar, bukan berarti menyatakan kementerian yang dimaksud berkinerja buruk.
"Dalam pelaksanaan, itu kan dievaluasi oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan tentu di departemen-departemen ada komponen-komponennya yang sudah berhasil dan ada yang belum," kata Jafar. "Misalnya seperti penanganan tenaga kerja Indonesia itu harus benar-benar kita harus tangani dengan baik," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 8 Juli 2011.
"Kemudian aspek hukum, benar-benar kita harus sinkron semua. KPK, kepolisian, jaksa, itu kan harus seirama dalam koordinasi menangani semuanya," kata Jafar.
Di bidang perikanan kelautan, harus ada cara bagaimana mewujudkan menjadi produsen ikan terbesar di dunia. Di segi insfrastruktur, harus benar-benar berjalan dengan baik, lebih meningkat lagi, lebih lancar lagi semuanya.
"Di bidang pertanian, janjinya swasembada beras tentu harus terwujud, menuju swasembada daging harus terwujud, kemudian gula juga harus terwujud," kata Jafar yang juga pengurus di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu.
Kemudian, menjelang Ramadan dan Lebaran 2014 ini, harga-harga bahan pokok juga harus dipastikan tidak naik. "Penanganan bahan bakar minyak kan tentunya selalu aspeknya pada subsidi karena di sini adalah trade off, pada waktu kita bisa memenuhi subsidi itu artinya tidak menaikkan harga BBM, berarti kan subsidi akan membengkak," kata Jafar.
"Pembicaraannya adalah apa memungkinkan dinaikkan BBM dengan penyesuaian. Kemudian tentu dengan kenaikan itu berarti subsidi akan berkurang. Belum mampu kita menaikkan BBM untuk menghilangkan subsidi."
Apakah itu berarti beberapa bidang tersebut menunjukkan kinerja menterinya buruk? "Lho ya bukan begitu. Saya menjelaskannya dong. Itu yang perlu mendapatkan perhatian. Saya tidak bisa langsung mengatakan seperti itu dong tetapi untuk mengatakan apa saja yang masih perlu mendapatkan perhatian-perhatian, ya itu," kata Jafar Hafsah.
Kemarin, Presiden menyampaikan kepada para menteri bahwa pada Oktober nanti akan dilakukan evaluasi kabinet. Presiden mengharapkan para menteri meningkatkan kinerjanya sehingga bisa mencapai target. (eh)
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
