- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh kader Partai untuk menetapkan pilihan, bertahan di Partai Golkar atau Partai Nasdem. Kader yang masih aktif di Nasdem diberi waktu sampai 11 Agustus 2011.
Jika setelah tenggat waktu tersebut masih ada kader partai beringin yang tetap bertahan di Nasdem, DPP Partai Golkar tidak akan segan-segan memecatnya. Ancaman pemecatan juga berlaku bagi kader Partai yang menjadi anggota Dewan.
"Ini semua dilakukan untuk mendisiplinkan kader dalam berorganisasi," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, kepada wartawan seusai mendampingi Ketua Umum Aburizal Bakrie menerima delegasi Partai Demokrat Timor Leste di kantor pusat Partai Golkar di Jakarta, Senin, 11 Juli 2011.
Menurut Idrus, Golkar ingin menjaga martabat partai. Sebab, ia menegaskan, Undang-Undang Partai Politik sudah memberikan arahan bahwa dalam partai politik tidak dikenal rangkap jabatan. Bila tidak mengindahkan, sanksi pemecatan menanti.
Surat kepada kader Partai Golkar se-Indonesia itu dikeluarkan menyusul pengunduran diri Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Nasdem. Raja Yogyakarta yang juga inisiator Nasdem dan masih tercatat sebagai kader Partai Golkar itu menyatakan mengundurkan diri setelah mengetahui bahwa Nasdem akan berubah jadi partai politik.
Idrus pun mengaku memuji langkah Sultan mundur dari Nasdem. Menurutnya, sikap politik Sultan dijadikan panutan untuk semua kader Gokar.
"Saya kira, (sikap pengunduran diri Sultan dari Nasdem) ini adalah bagian dari pendidikan yang baik kepada kita semua," ujar lelaki yang baru saja mundur sebagai anggota DPR RI karena ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu. Laporan: M Arief Hidayat (adi)
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
