- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Delapan menteri mendadak membatalkan rapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR. Pembatalan rapat disampaikan satu lembar surat yang dikirim dari Kementerian Keuangan kepada DPR 1 jam 16 menit sebelum rapat dimulai.
Surat pembatalan lewat faksimili itu dibacakan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PDI Pedrjuangan Surya Chandra Surapati di gedung DPR, Jakarta, Jumat 15 Juli 2011. Surat pembatalan dikirim Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution.
Sedianya, rapat lanjutan yang sempat buntu semalam itu akan digelar pukul 14.00 WIB. Tetapi, datang surat yang dikirim lewat faksimili sekitar pukul 12.44 WIB. Perihal surat: Penundaan Rapat Kerja Pansus RUU BPJS tanggal 15 Juli 2011.
Surat ditujukan untuk pimpinan DPR, dengan tembusan Pansus RUU BPJS, delapan menteri, Wakil Menteri Keuangan, dan Sekretaris Jenderal DPR. Berikut surat pembatalan yang dibacakan Surya Chandra:
"Berkenaan dengan agenda lanjutan Rapat Kerja Pansus RUU tentang BPJS dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM, pada hari ini Jumat 15 juli 2011, pukul 14.00 WIB, bersama ini dengan hormat kami mohon agar rapat kerja di pansus dapat dijadwalkan kembali. Mengingat pada saat yang bersamaan, para menteri sebagai mana disebut di atas dijadwalkan untuk menghadiri sidang kabinet. Atas nama Menteri Keuangan, Sekjen Mulia P Nasution."
Pembatalan sepihak ini sontak saja menuai kritik anggota Komisi IX DPR yang hadir. Menurut Rieke Diah Pitaloka, pembatalan yang hanya dilakukan 1 jam 45 menit sebelum acara dimulai adalah pelecehan.
"Dibatalkan selembar faks dikirim 1 jam seperempat sebelum rapat, ditandatangani Sekjen Menkeu atas namakan seluruh menteri. Ini luar biasa. Ajaib. Surat kop resmi negara ditandatangani Sekjen Menkeu atas namakan para menteri," kritik Rieke. "Ini penghinaan kepada DPR."
Pada saat yang bersamaa, di Istana Presiden sedang ada rapat kabinet bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hingga kini, rapat masih berlangsung. (eh)
Yakin Sudah Dipikirkan Prabowo, PAN Tak Khawatir jika Ada Partai Lain Gabung Koalisi
Wakil Ketua Umum PAN menyatakan pihaknya tak khawatir dan terganggu bila ada Parpol di luar koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang merapat.
