- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi menilai 'nyanyian baru' mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memiliki dua kemungkinan. Benar atau salah. Tetapi, Dodi tidak sepakat bahwa serangan Nazaruddin itu sebagai fitnah.
"Nazaruddin harus bisa memberikan substansi pada klaim itu. Jadi, harus ada bukti. Kalau fitnah, itu jelas salah. Saya lebih suka itu sebagai proposisi benar dan salah," kata Dodi Ambardi dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, semalam.
Nah bagi nama-nama petinggi Demokrat yang disebut Nazaruddin, lanjut Dodi, sebaiknya bisa menunjukkan bukti tidak terlibat. Baik itu bukti lewat logika, maupun material yang bisa memperkuat bantahan.
"Itu pekerjaan besar bagi Demokrat. Kalau tidak begitu, Demokrat akan menerima dampak negatif," kata peraih gelar Ph.D dari Ohio State University, Amerika Serikat, pada tahun 2008 ini.
Tidak seperti pernyataan sebelumnya, tadi malam di Metro TV Nazaruddin tidak mengetahui aliran dana yang diterima Menpora Andi Mallarangeng. "Kalau Andi Mallarangeng, saya tidak tahu," kata Nazaruddin semalam. Begitu juga dengan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.
"Waktu itu saya berlawanan dengan Ibas. Saya tidak pernah kasih uang ke dia. Ibas (mendukung) dengan calon lain. Tidak ada relevansi kasih uang ke Ibas," kata Nazaruddin.
Apakah Nazaruddin melunak kepada Andi dan Ibas? Dodi menilai, persoalan Nazaruddin ini berkembang menjadi 'perang personal.' Dodi mensinyalir, Nazaruddin merasa sudah berjasa dan banyak memberikan andil kepada partai termasuk para petingginya. Tetapi, perlakuannya yang diterima saat ini dinilai tidak sepadan.
"Celakanya, pertarungan ini memberikan dampak politik kepada partai. Ini seperti chaos," kata pria yang juga staf pengajar di Universitas Gadjah Mada ini.
Dodi mencium ada sedikit pergolakan pengurus Demokrat di daerah. Dan kondisi ini dikhawatirkan akan terbawa dalam Rapat Koordinasi Nasional yang akan digelar di Sentul, Bogor, pada 23 Juli mendatang. Ada kekhawatiran Rakornas berubah menjadi Kongres Luar Biasa untuk menggulingkan Anas.
Tetapi, indikasi ada atau tidaknya Kongres Luar Biasa sebenarnya mudah dideteksi. Menurut Dodi, bila peserta Rakornas itu sedikit, dan sebagian besar hanya pada tatanan DPP, maka kemungkinan tidak akan terjadi Kongres Luar Biasa.
"Kalau peserta semakin besar, maka akan semakin sulit dikendalikan. Kalau pesertanya sedikit, akan lebih mudah dikonsolidasi. Saya sendiri tidak tahu mekanisme di Demokrat," jelas dia. (adi)
Sebagian Daerah Hapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama, Ini Daftarnya
Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
