- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mempertanyakan kapasitas pengusul pembubaran Partai Demokrat di Mahkamah Konstitusi. Mubarok menilai tindakan mereka tidak punya arti apapun.
"Memang mereka itu siapa? Mewakili siapa? Menuntut pembubaran Partai Demokrat," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com, di Jakarta, Rabu 3 Agustus 2011.
Mubarok mengatakan dia tidak tertarik dengan hal seperti itu. Para pengusulnya dia sebut sebagai orang-orang yang tidak punya kerjaan. "Nggak perlu ditanggapi, kami nggak tertarik," katanya.
Mubarok menjelaskan, saat ini kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang. Terlebih setelah memasuki masa reformasi, keterbukaan menjadi hal utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karenanya, membubarkan partai politik dia nilai bertentangan dengan jiwa reformasi.
"Memang semudah membalik telapak tangan. Sekarang adalah zaman kebebasan, tidak bisa seenaknya membubarkan organisasi atau partai politik," jelasnya.
Sebelumnya, aktor gaek, Pong Harjatmo dan Ridwan Saidi mengajukan uji materi Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi. Sasarannya partai Demokrat.
Rencananya pukul 11.00 WIB hari ini mereka akan mengajukan pembubaran Partai Demokrat ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Pong, aturan pembubaran partai politik punya titik lemah. "Disebutkan yang bisa membubarkan partai adalah pemerintah. Tapi partai yang ingin saya bubarkan itu kan sedang berkuasa di pemerintahan. Masak sih Pembina Partai itu atau Presiden mau membubarkan partainya sendiri, kan tidak mungkin," kata dia.
Pong yakin, Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang pemilu dan partai pemerintah, tidak mungkin meminta dan menyetujui pembubaran partainya sendiri. Padahal, tutur Pong, sudah banyak konflik di dalam partai tersebut.
Lalu, apa alasan Demokrat dibubarkan? "Sekarang mereka sedang cakar-cakaran sendiri. Padahal seharusnya antara Ketua Umum dan Bendahara Umum itu tidak boleh sampai berselisih,"ungkapnya.
Partai Demokrat, menurut Pong, juga belum bisa memenuhi janji-janji kampanyenya hingga tahun kedua pemerintahan berjalan. "Janji Demokrat kan banyak. Mana realisasinya? Korupsi malah merajalela. Mereka tidak bisa memberantas mafia hukum dan mafia pajak," ujar Pong. (eh)
PPP Tak Sevisi dengan Ganjar soal Oposisi Prabowo: Itu Hak Pribadi Beliau
PPP mengklaim sikap eks capresnya Ganjar Pranowo yang siap oposisi tak ada kaitannya dengan pihaknya.
