- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews- Desakan Marzuki Alie dicopot dari DPR terus bergulir. Setelah muncul opsi tidak percaya dari sejumlah legislator, kini kalangan masyarakat sipil turut mendesak.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai tidak ada prestasi membanggakan dari Marzuki Alie, sehingga tidak pantas dipertahankan.
"Saya tak melihat prestasi Marzuki Alie sehingga layak dipertahankan, karena ramai kontroversi tapi sepi prestasi," kata Donald kepada VIVAnews, Jumat 5 Agustus 2011.
Menurut Donald, Marzuki Alie sudah berulangkali melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Sebab itu, Marzuki dinilai tak layak lagi memimpin lembaga sepenting DPR. "Partai Demokrat sudah saatnya memilih kader terbaiknya untuk duduk menjadi orang nomor satu di parlemen," kata Donal.
"Kontroversi Marzuki Alie sudah berkali-kali sesungguhnya Demokrat punya tanggung jawab memilih kader terbaiknya jadi pimpinan DPR," katanya.
Donal mengungkapkan, kalau benar Marzuki sudah dievaluasi partai, harus dibuka ke publik. Menurutnya, tidak cukup hanya menyatakan sudah dievaluasi dan hasilnya dinyatakan tidak bersalah. "Sebagaimana dalam proses hukum, aparat memeriksa tersangka jelas kesalahannya apa, ada saksi ada bukti," katanya.
Sebelumnya, anggota DPR Abdul Malik Haramain, Teguh Juwarno dan Bambang Soesatyo mewacanakan penggalangan mosi tak percaya lintas fraksi terhadap Marzuki. Pernyataan Marzuki soal pembubaran KPK dan pemaafan koruptor menjadi pemicu.
Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, upaya penggalangan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh beberapa politisi di DPR itu tidak berdasar.
"Ya nggak ada tata tertibnya lah, tata tertib nggak ada, Undang-undang juga tidak mengatur," kata Marzuki ditemui usai acara buka puasa dan tarawih bersama di kediamannya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2011.
Menurut Marzuki, pimpinan DPR hanya bisa dievaluasi oleh partai. Apakah dipertahankan atau diganti sepenuhnya kewenangan partainya, bukan pihak luar. "Pimpinan DPR itu dievaluasi oleh partai. Itu ketentuannya. Jadi, yang bisa menggantikan pimpinan DPR hanyalah partai," katanya.
Adanya desakan evaluasi itu, Marzuki juga minta anggota lain dievaluasi. Menurutnya, seluruh anggota DPR harus dievaluasi partai masing-masing.
"Memang, itu (evaluasi) kewaji¡an undang-undang. Jadi tidak perlu dipersoalkan, cuma memang selama ini tidak terungkap keluar dan itu juga saya tanyakan seluruh anggota DPR itu harus dievaluasi oleh partainya. Seluruhnya, bukan hanya pimpinan DPR," katanya.
Polres Malang Bongkar Home Industry Sabu di Jatim
– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Malang berhasil membongkar praktik produksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
