- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, meminta agar segenap kader partainya tidak usah ikut campur terhadap proses hukum mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang telah ditangkap di Kolombia.
"Kader Demokrat tidak usah ikut campur mengurusi yang begini-begini. Urusan hukum serahkan kepada proses hukum," ujar Marzuki, di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2011.
Menurut Marzuki, proses hukum terhadap Nazaruddin untuk selanjutnya biar diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Karena KPK yang mendudukkan Nazaruddin sebagai tersangka, yang juga artinya akan memproses tindak pidana yang dilakukan oleh Nazaruddin sebagaimana dituduhkan," kata Marzuki.
Terkait dengan segala tudingan yang dilontarkan Nazar terhadap sejumlah pihak yang dianggapnya juga tidak bersih, menurut Marzuki, hal itu sebaiknya disampaikan sendiri oleh Nazar dihadapan pengadilan. "Menuding itu nanti dibuktikan saja di depan penegak hukum. Buktikan saja," kata Marzùki.
Marzuki juga meminta semua pihak agar tidak perlu banyak membuat asumsi terlalu jauh terhadap apa yang akan disampaikan Nazaruddin dalam pemeriksaan terkait proses hukumnya. "Biarkan Nazar berbicara. Jadi tak usah kita banyak berasumsi," kata Marzuki.
Marzuki justru mendukung apabila Nazaruddin mengungkap secara gamblang, jika ada kader Demokrat yang terkait pula dengan kasusnya di pengadilan, sebagai sarana 'bersih-bersih' di internal partai. "Kalau saya memang ada, nanti saya juga mungkin termasuk yang dibersihkan. Nggak apa-apa. Jadi, partainya jadi bersih kan," kata Marzuki.
Namun, Marzuki menegaskan dirinya tidak gentar karena tidak terkait dengan kasus yang saat ini membelit Nazaruddin. "Tidak ada urusan gentar-menggentar. Urusannya urusan hukum. Silakan proses hukum dilakukan."
Resmi Kantongi Sertifikat Halal Seumur Hidup, Manajemen Dunkin Ungkap Alasan Hilangnya Kata Donuts
Perusahaan kuliner PT Dunkindo Lestari mengumumkan telah mendapatkan Sertifikat Halal yang berlaku seumur hidup dari BPJPH.
