- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso meyakini sejumlah kader Golkar yang aktif di organisasi massa Nasional Demokrat tetap bergabung di Partai Beringin.
"Semua kembali ke 'tanah air'," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Agustus 2011. Priyo meyakini khusus anggota DPR yang dari Golkar namun aktif di Nasional Demokrat pasti akan tetap berada di bawah Beringin.
"Pokoknya, untuk mereka itu, ada kesadaran kolektif dengan bergabung ke Golkar sebagai partai besar, mereka lebih memilih ke Golkar. Itu kami hargai. Anggota DPR dari Golkar tetap kembali ke sini," kata Wakil Ketua DPR itu.
Dalam catatan VIVAnews, setidaknya dua politisi Golkar di DPR juga aktif di Nasional Demokrat yakni Jeffrie Geovani dan Meutya Hafid. Mereka ditenggat Golkar sampai Kamis 11 Agustus ini untuk memilih salah satu dari organisasi itu.
Sebelumnya, politikus Golkar Ferry Mursyidan Baldan menyatakan tidak akan mundur dari Nasional Demokrat. Kepada VIVAnews, Ferry menyatakan keputusan DPP Golkar itu membingungkan dia.
"Surat yang disampaikan kepada kader Partai Golkar yang aktif di Ormas Nasional Demokrat telah mendorong adanya kerancuan dalam memahami tentang pengertian Ormas dan Parpol yang sesungguhnya masing-masing diatur dalam undang-undang yang berbeda," kata Ferry, Rabu, 10 Agustus 2011.
"Sepanjang sebagai sebuah ormas, maka sesungguhnya tidak ada hal yang harus dilarang jika kader Partai Golkar aktif di ormas, termasuk Ormas Nasional Demokrat."
Tenggat ini diumumkan Sabtu lalu, 6 Agustus 2011, oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Idrus menyatakan pada tanggal itu kader partainya yang bergabung di Nasional Demokrat harus menentukan pilihan: apakah akan kembali ke Golkar atau memilih bergabung dengan Partai Nasdem atau Nasional Demokrat.
"Bila sudah menentukan pilihan, segera menyampaikan laporan: kembali atau hengkang," kata Idrus di tengah Pesantren Ramadan Golkar Sulawesi Selatan. (umi)
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
