- flickr.com
VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum--yang sedang didera tudingan korupsi oleh bekas tangan kanannya sendiri dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin--menilai aturan tentang pendanaan partai yang ada saat ini belum cukup untuk membiayai dan menggerakkan roda partai. Oleh karenanya dia berpendapat perlu adanya sebuah terobosan baru terkait dengan aturan-aturan tersebut.
"Saya bukan ahli keuangan, tapi saya sedikit mengerti dalam manajemen keuangan partai," katanya dalam jumpa pers di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2011.
"Keuangan partai di Indonesia sifatnya konvensional, ada batasan-batasan. Misalnya, tidak boleh partai punya badan usaha. Partai nggak boleh mengapa karena partai institusi politik, badan merupakan institusi bisnis. Jadi, perlu ada terobosan baru," dia menambahkan.
Anas menilai keterbatasan itu setidaknya meliputi dua hal. Pertama, bantuan keuangan dari negara. "Kedua, ketentuan tentang batas maksimal sumbangan, baik perseorangan maupun korporasi," ujarnya.
Menurut dia, korporasi atau badang penyumbang dana partai politik harus dihitung efek pajaknya--dengan kata lain diperhitungkan besar dana sumbangan itu kepada beban pajak yang harus dibayarkan ke negara. "Agar sumber dan manajemen partai makin hari makin baik, cukup, dan transparan," katanya.
Pakar Ungkap Pria Harus 21 Kali Ejakulasi dalam Sebulan, Kenapa?
Ejakulasi teratur baik untuk Anda dalam banyak hal. Selain memberikan kesenangan, ejakulasi juga memiliki beberapa manfaat.
