- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Koalisi Anti Mafia Anggaran (ICW, IBC, YLBHI, LBH Jakarta, YAPPIKA, IPC, PSHK) mendesak DPR mereformasi sistem dan mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, sistem dan mekanisme selama ini justru menyuburkan mafia anggaran.
"Kasus korupsi wisma atlit Sea Games yang melibatkan Nazaruddin hanyalah puncak gunung es dari buruknya sistem perencanaan anggaran yang melanggengkan dan menyuburkan praktek kejahatan anggaran oleh eksekutif dan legislatif," kata peneliti IBC Roy Salam saat jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Minggu 21 Agustus 2011.
Roy mengungkapan, koalisi mengidentifikasi sejumlah celah yang memungkinkan mafia anggaran bekerja. Antara lain, bertambahnya kekuasaan DPR dalam penganggaran.
Selam ini, Badang Anggaran (Banggar) DPR dianggap memiliki wewenang menentukan besaran plafon anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran. Bahkan kekuasaan DPR bisa sampai pada penentuan perusahaan-perusahaan yang melaksanakan sejumlah proyek.
Banggar juga dianggap bisa mengetahui lebih detail perencanaan dari program pemerintah. "Kondisi tersebut rentan akan timbulnya praktek penyimpangan anggaran yang sebelumnya berpusat di Bappenas dan Kementrian Keuangan," kata Roy.
Menurut Roy, dalam proses penyusunan anggaran, mulai perencanaan hingga penetapan seringkali tidak transparan. Menurutnya rapat kerja pembahasan anggaran baik antara Banggar dengan Menkeu, Kepala Bappenas dan Gubernur BI terindikasi mulai ada upaya pembagian kue anggaran. Kerawanan juga saat rapat kerja Komisi dengan mitea kerjanya.
"Dua hal yang menjadi transaksional, tawaran mempercepat proses pengisian DIPA dan tambahan anggaran melebihi usul kementerian atau lembaga," kata Roy.
Roy menambahkan, dalam pembahasan anggaran kerap terjadi proses jual beli alokasi. "Misalnya ketika daerah mengusulkan untuk minta anggaran, untuk memperlancar harus disertai dengan memberikan fee terlebih dahulu kepada beberapa aktor mafia anggaran. Hal ini dimungkinkan agar anggaran dapat mengucur ke daerah," kata Roy.
Sebab itulah, koalisi meminta DPR mereformasi sistem dan mekanisme pembahasan APBN yang tidak transparan. Komisi maupun Banggar diminta memberi akses pada publik terkait draf dokumen anggaran yang telah disusun, dibahas, dan ditetapkan.
"KPK segera melakukan tindakan preventif dan upaya hukum terhadap beberapa modus calo anggaran khususnya menyangkut Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011," ujarnya. (adi)
Aturan Tembakau RPP Kesehatan Dikritik, Aprindo: Rawan Pungli
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bersama Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) membahas terkait kebijakan pemerintah mengenai penjualan tembakau.
