- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Pekan ini DPR mulai menggodok persiapan uji kepatutan dan kelayakan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah fraksi masih mempermasalahkan kenapa Panitia Seleksi calon pimpinan KPK mengirim delapan nama, bukan sepuluh.
"Mungkin saja nanti ada pendapat pendapat yang berbeda antar fraksi terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan delapan nama yang dikirim pansel KPK ke DPR," kata anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Nasir Jamil, saat dihubungi VIVAnews.com, Senin 5 September 2011.
Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan perpanjangan masa jabatan Busyro Muqoddas dari setahun menjadi empat tahun. Tetapi, kata Nasir, keputusan itu mengalami masalah legitimasi.
"Bagi PKS yang perlu di-clear-kan itu apakah posisi Busyro Muqoddas sudah final atau belum," kata anggota DPR dari Nanggroe Aceh Darussalam ini.
Nasir menilai, kalau merujuk ke UU KPK, Panitia Seleksi harus mengirim sepuluh nama ke DPR. Lalu, DPR menguji kepatutan dan kelayakannya untuk menemukan lima pimpinan KPK.
"Makanya aneh kalau kemudian MK memutuskan perpanjangan Busyro. Ini masalah regulasi dan juga legitimasi pimpinan KPK. Kecuali Panitia Seleksi menambah lagi dua calon pimpinan KPK. Busyro dan calon pimpinan KPK lainnya," kata Nasir.
Di luar polemik itu, dari delapan nama yang ada, Nasir melihat semua relatif baik. "Meskipun memang ada beberapa yang masih harus didalami menyangkut dengan integritas," kata Nasir. (eh)
Dikecam Gegara Olok-olok Salat dan Zakat, Ini Penjelasan Pendeta Gilbert
Pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyinggung soal ibadah salat dan zakat dalam agama Islam viral di media sosial dalam bentuk rekaman video.
