- Blackberry Messenger
VIVAnews - Komisi V DPR akan meminta penjelasan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, terkait kecelakaan kendaraan yang tetap tinggi selama arus mudik dan balik lebaran.
Wakil Ketua Komisi V, Muhidin M Said mengatakan, jadwal rapat dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas hal tersebut akan ditentukan besok.
"Besok, setelah paripurna kita akan rapat pimpinan komisi, membuat jadwal untuk evaluasi pelaksanaan arus mudik dan balik," ujar Muhidin saat dihubungi Senin 5 September 2011.
Evaluasi mengenai hal tersebut, menurut Muhidin, diperlukan karena tingkat kecelakaan selama arus mudik lebaran meningkat meski sudah dilakukan perbaikan infrastruktur jalan.
"Yang menonjol angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa yang naik 30 persen, padahal jalan hampir sudah bagus semua," kata Muhidin.
Memang, lanjut Muhidin, penyebab kecelakaan tersebut bisa saja dari faktor kecerobohan atau kelalaian pengemudi sendiri selama perjalanan mudik. Namun evaluasi menyeluruh bersama pemerintah tetap harus dilakukan untuk memastikan apa penyebab utamanya dan bagaimana mengatasi masalah tersebut.
Oleh karena itu Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat, selaku pihak pemerintah terkait perlu dimintai penjelasan terkait hal ini. "Volume kecelakaan meningkat, kami akan minta penjelasan pihak terkait, dalam hal ini Dirjen Hubdar, sebagai kordinator mudik dan balik. Mengapa angka kecelakaan meningkat. Apakah karena ketidak hati-hatian, atau apa, nanti kita tanyakan kepada yang bersangkutan," kata Muhidin.
Sebelumnya, besarnya angka korban tewas juga jadi perhatian Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih. Hingga lima hari pasca Idul Fitri, Kementerian Kesehatan mencatat, jumlah korban kecelakaan lalu lintas arus mudik dan balik telah mencapai sekitar 700 orang tewas, sementara luka berat sekitar 1.000 orang. Kebanyakan korban tewas mengalami luka di bagian kepala. (umi)
Israel Bakal Ubah Status Al-Aqsa, Izinkan Umat Yahudi Beribadah dalam Masjid
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir memasukkan perubahan status Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur
