- Antara/ Jafkhairi
VIVAnews - Dari soal gelar honoris causa untuk Raja Arab, Abdullah bi Abdul Aziz, kisruh di Universitas Indonesia kini melebar. Menyangkut pengelolaan universitas dan transparansi keuangan di kampus itu.
Profesor bidang Sosiologi Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, menilai Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri mengubah seluruh tata kelola kampus. Mestinya, kata Thamrin, tata kelola UI mengikuti prinsip good governance yakni, ada aspirasi dari bawah, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
"Kalau ini saya sebut amputasi sistemik, yang dilakukan secara sistematis," kata Thamrin Amal Tomagola di sela audiensi dengan Komisi X DPR yang juga membidangi pendidikan, gedung DPR, Jakarta, Rabu 7 September 2011.
Menurut Thamrin, bahkan Gumilar membekukan lembaga yang sudah ada, dan membentuk yang baru. Thamrin mengambil contoh lembaga yang mengurus penerimaan mahasiswa baru di UI.
Thamrin melanjutkan, Rektor Gumilar memberikan kewenangan rekrutmen mahasiswa baru kepada lembaga baru. Sementara lembaga yang biasa melakukan penerimaan mahasiswa baru tidak lagi diberi berwenang.
"Bahkan, Wakil Rektor saja tidak tahu soal itu. Ini namanya personalisasi kekuasaan," tegas dia. "Kami minta tolong DPR untuk membereskan hal ini."
Terkait soal transparansi keuangan, Gumilar Rusliwa Somantri menegaskan pengelolaan keuangan saat ini memang disentralisasi. Dulu, kata dia, pengelolaan keuangan semua di bawah masing-masing fakultas.
"Sekarang sudah disentralisasi supaya kami bisa menggaji dosen dengan baik," kata Gumilar, Senin 5 September 2022 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat. Gumilar membantah pengelolaan dana keuangan tidak terbuka.
"Transparan. Transparansi itu kan hasil audit, bisa diunduh di-website. Penggunaan uang harus diaudit, kami diaudit, BPK juga mengaudit. Jadi tidak benar," ujar Gumilar. (Baca wawancara lengkap Rektor Gumilar di sini)
Terima Kunjungan LBBP Jepang, Menaker Berharap Kerja Sama Ketenagakerjaan Indonesia-Jepang Meningkat
Kepada Yasushi Masaki, Ida Fauziyah berharap terus memperkuat hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan.
