Pimpinan DPR Dukung Pansus Transmigrasi

Sekjen PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani
Sumber :
  • Antara/ Akbar Nugroho Gumay

VIVAnews -- Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung mendukung langkah Komisi IX untuk membantuk Panitia Khusus (Pansus) Transmigrasi. Pansus ini dibentuk untuk mengusut proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah (PPID) transmigrasi senilai Rp500 miliar yang persetujuannya tidak melalui pembahasan di Komisi IX, melainkan langsung disahkan oleh Badan Anggaran DPR.

"Ada dugaan transmigrasi ini merupakan bidang tugas yang menjadi prioritas teman-teman di komisi," kata Pramono di sela-sela acara Halal Bihalal PDI Perjuangan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 11 September 2011.

"Sebagaimana kita ketahui anggaran Rp500 miliar itu tidak melalui mekanisme komisi, di mana dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa semua pembahasan di Banggar itu harus melalui persetujuan dari komisi."

Menurut Pramono, Komisi IX selaku mitra kerja Kemenakertrans di DPR memiliki hak pengawasan untuk mengetahui masalah yang terjadi. Apalagi ternyata dana tersebut kini diduga dikorupsi.

Oleh sebab itu, lanjut Pramono, wajar apabila komisi IX berkeinginan membentuk Pansus agar bisa menelusuri lebih dalam. "Apa yang menjadi keinginan di komisi yang tugasnya melakukan pengawasan, tentunya pansus ini adalah bagian untuk mengetahui tindak lanjut persoalan ini yang sebenarnya," kata dia.

Menurut Pramono, Pimpinan DPR akan menindaklanjuti inisiatif untuk membentuk pansus tersebut jika ada permohonan yang disampaikan secara resmi.

"Secara resmi belum disampaikan kepada pimpinan, tetapi ini kan mekanisme yang biasa dan cepat. Hari Senin komisi akan menyampaikan kepada pimpinan, tentunya pimpinan akan menindaklanjutin keinganan untuk membuat pansus tersebut. Apalagi ini menjadi perhatian publik yang cukup luas," kata Pramono.

Sebelumnya, Komisi IX DPR sebagai mitra kerja resmi Kemenakertrans mengaku jengkel dengan turunnya anggaran PPIDT sebesar Rp500 miliar tanpa sepengetahuan mereka. “Sebenarnya dalam APBN-P, Kemenakertrans mendapat Rp270 miliar. Kok tiba-tiba nyelonong jadi Rp500 miliar. Kami kaget,” kata Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning.

“Kemenakertrans adalah mitra Komisi IX. Jadi kami akan mempertanyakan, kenapa dana itu tidak dikoordinasikan dan diinformasikan kepada kami. Apapun, kami harus tahu mengenai hal itu,” ujar Ribka.

Dana itu, kini diduga dikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT), Dadong Irbarelawan, Sesditjen P2KT, I Nyoman Suisanaya dan pegawai PT Alam Jaya Papua, Dharnawati.

Sementara itu, nama Menakertrans, Muhaimin Iskandar juga diseret-seret dalam kasus ini. Namun, Muhaimin telah membantah terlibat dalam suap sebesar Rp1,5 miliar dari proyek sebesar Rp500 miliar tersebut. (eh)

Netizen Murka Disebut Suara Paslon 02 Nol: Mungkin Aku yang Dimaksud Angin Tak ber-KTP
Xabi Alonso

Peluang Liverpool Gaet Xabi Alonso Mengecil

Keinginan Liverpool mendatangkan Xabi Alonso untu musim depan nampaknya menjadi semakin kecil. Karena dikabarkan pelatih asal Spanyol itu mau bertahan di Bayer Leverkusen

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024