- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai Badan Anggaran DPR sudah melampaui batas kewenangan. Indikasi itu terlihat dari munculnya kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Adanya pertanyaan dari Komisi IX (Bidang Tenaga Kerja) yang tidak mengetahui alokasi dana ini, menunjukan telah terjadi pelanggaran undang-undang," kata Sekretaris Jenderal LSM Fitra, Yuna Farhan, dalam keterangan tertulis, Minggu 18 September 2011.
Undang-Undang yang diduga dilanggar yakni pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menyatakan Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Komisi.
"Artinya Badan Anggaran telah melampaui kewenangannya karena langsung membahas bersama mitra Kemekertrans tanpa melalui Komisi IX," kata Yuna. Padahal, kata Yuna, sesuai Tata Tertib DPR, untuk alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) harus berdasarkan usulan daerah dan kriteria teknis dari Komisi yang bersangkutan.
Yuna menilai, kasus suap yang terjadi pada kawasan transmigrasi, berpeluang terjadi hampir di semua infrastruktur lain yang memperoleh alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).
"Sumber persoalan ini terdapat pada Badan Anggaran yang telah melampaui kewenangan, sehingga menjadikan kedua alokasi ini sebagai ajang bancakan bandit anggaran," kata Yuna.
LSM Fitra menilai, selain Badan Anggaran sebagai penentu alokasi dan daerah, bandit anggaran dapat melibatkan Staf di Banggar, Staf di Kementerian, Kontraktor, Pemda, maupun aktor lain yang memiliki akses terhadap kedua alokasi ini.
Haru, Sopir Bus Ini Diam-diam Bawa Para Penumpang Makan di Rumah Mertuanya saat Idul Fitri
Tersentuh hatinya untuk berbuat sedikit kebaikan, sopir bus Borlindo tersebut pun melakukan hal tak terduga, yaitu membawa para penumpang untuk singgah ke rumah mertuanya
