- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews -- Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mempersilakan kadernya masuk ke Kabinet Indonesia Bersatu dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika dibutuhkan. Namun, dengan catatan kader itu tak membawa nama partai.
"Kalau atas nama pribadi dan berani silahkan saja, partai tidak bisa menghalangi," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Senin 19 September 2011.
PDI Perjuangan, tambah Puan, tetap akan mengambil posisi berada di luar pemerintahan. Meski begitu, komunikasi dengan pemerintah tetap berjalan. "Kan sudah jelas PDI Perjuangan diluar pemerintahan. Kalau komunikasi, masih. Sejak dulu PDI Perjuangan selalu melakukan komunikasi," kata Puan.
Puan sendiri menyarankan SBY untuk segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinetnya jika dinilai ada menteri yang tidak maksimal bekerja. "Presiden kan ada tim yang membahas kinerja para menteri kabinetnya, baik atau tidak. Sekarang sudah dua tahun, jika tidak maksimal bekerja secepatnya di reshuffle, sebab akan merugikan kepentingan rakyat."
Terlebih lagi, lanjut Puan, mengangkat dan mengganti menteri merupakan hak prerogratif presiden. "Reshuffle kan hak dia (presiden)," kata Puan.
SBY, kata Puan, juga bisa menilai kinerja para menterinya dari masyarakat. Masukan, kritik, maupun saran masyarakat menurutnya bisa diambil sebagai upaya perbaikan kinerja pemerintahan. "Apapun masukan dari masyarakat bisa diambil positifnya," kata Puan. (sj)