- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Politikus Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Benny K Harman, menyatakan Presiden tak bisa didesak melakukan reshuffle dengan menggunakan hasil survei. Pemerintah tak bekerja berdasarkan survei, kata Benny.
"Reshuffle kalau pun dilakukan, itu tidak untuk menjawab atau memenuhi hasil survei," ujar Benny di DPR RI, Jakarta, Selasa 20 September 2011.
Survei, lanjut Benny, tak bakal dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama bagi Presiden untuk melakukan perombakan kabinet. Apalagi jika diketahui survei yang ada ternyata tidak asli, survei yang dilakukan hanya untuk merekayasa kepentingan tertentu sudah pasti survei itu tak akan digunakan sebagai referensi.
"Survei paling hanya bisa jadi pertimbangan kecil saja. Dasar melakukan reshuffle itu pasti evaluasi kinerja," kata Benny.
Politikus Demokrat ini menyatakan bahwa survei LSI terbaru yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY turun, adalah survei yang sangat sarat kepentingan. Namun Benny enggan mengatakan kepentingan apa yang dimaksudnya. "Anda tanya saja soal itu kepada yang membuat survei, apa kepentingannya," kata Benny.
Prinsipnya, tambah Benny, hukum tak ditegakkan menurut persepsi. Justru persepsi yang harus diluruskan menurut hukum. "Makanya prinsip hukum harus mampu menundukkan persepsi politik dan kepentingan politik," kata Benny.
Minggu kemarin, Lingkaran Survei Indonesia melansir survei terbaru mereka yang menemukan kepuasan masyarakat pada Presiden tinggal di kisaran 30-an persen. Lingkaran Survei menganalisis, kinerja buruk sejumlah menteri membuat persepsi atas pemerintah payah. LSI pun mengusulkan perlu reshuffle kabinet segera. (adi)
Alasan Negara Arab Lebih Pilih Dukung Israel daripada Iran, Khawatir Perang Makin Luas
Beberapa negara Arab seperti Yordania, UEA, dan Arab Saudi telah memberikan kontribusi dalam menangkal serangan Iran yang ditujukan ke Israel beberapa waktu lalu.
