- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews -- Empat pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diperiksa terkait dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemanggilan itu memicu reaksi keras daari anggota DPR.
Terkait pemanggilan itu, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung mengatakan KPK harus menjelaskan alasan pemanggilan itu. Menurut dia, pemanggilan itu bisa membentuk opini publik yang memojokkan Banggar DPR.
"Kerena itu penting sekali kejelasan dari alasan pemanggilan itu," kata Akbar di Jakarta, Kamis 22 September 2011.
Akbar mengatakan, KPK tak bisa memanggil anggota Banggar DPR itu hanya berdasarkan opini maupun tudingan dari seseorang saja. KPK, kata dia, harus mempunyai bukti-bukti yang cukup apakah ada keterlibatan mereka dengan kasus tersebut. "Oleh karena itu, pemanggilan KPK sejauh mempunyai bukti-bukti kuat silahkan saja, kalau itu memang ada kaitannya dengan suatu kasus," kata dia.
"Tapi, kalu tidak, itu bisa saja seolah-olah ada kecurigaan terhadap Banggar yang merupakan lembaga bagian integral dari DPR."
Sebelumnya, Ketua KPK, Busyro menduga ada kesalahpahaman pimpinan Banggar dalam melihat upaya yang dilakukan KPK dalam mengungkap kasus Kemenakertrans. Menurut Busyro, pemeriksaan terhadap pimpinan Banggar bukan karena mereka bermasalah. KPK hanya ingin melakukan klarifikasi kepada Banggar DPR mengenai keterangan yang didapat dari tersangka dalam kasus Kemenakertrans.
"Justru supaya Banggar DPR tidak menjadi sasaran fitnah. Kalau hanya sepihak kami mendengarkan pernyataan dari salah satu tersangka, oh uang ini mengalir ke Banggar sekian persen, itu kalau menurut hukum kan tidak boleh kami percaya secara sepihak. Apalagi menurut moralitas hukum."
Heboh Aksi Pedagang Buang Puluhan Ton Buah Pepaya, Ternyata Ini Penyebabnya
Buah pepaya yang dibuang oleh pedagang ini diduga dalam kondisi masih layak untuk dikonsumsi dan ada juga yang sudah busuk, sehingga menumpuk diakses jalan depan los buah
