- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Rencana Badan Anggaran untuk tidak membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 dinilai bertentangan dengan konstitusi.
"Karena kalau mereka mogok, itu nanti akan berhadapan dengan rakyat karena terkait dengan anggaran pemerintahan kita. Dan saya kira mereka juga bisa dituduh melawan konstitusi," ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, saat dihubungi VIVAnews, Jakarta, Jumat 23 September 2011.
Rencana mogok membahas RAPBN 2012 ini disampaikan Banggar melalui surat yang dikirim kepada pimpinan DPR setelah empat pimpinan Banggar dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Surat Nomor 118 itu diterima oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung.
Banggar, kata dia, tidak akan membahas RAPBN 2012 dulu sebelum ada kejelasan status dalam proses pembahasan dan hal yang berkaitan dengan kebijakan Banggar membahas RAPBN 2012. Sementara belum ada kejelasan, Banggar menyerahkan hal tersebut kepada pimpinan DPR.
Sebastian Salang menambahkan, justru pertanyaan penyidik KPK mengenai prosedur dan kebijakan Banggar dalam membahas RAPBN dinilainya sebagai suatu hal yang positif.
Dari aspek prosedural, kata dia, pembahasan RAPBN setelah di konfirmasi dengan KPK justru bisa menjadi pegangan bagi Banggar untuk lebih berhati-hati. dalam menilai kebijakan mana di dalam proses penganggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara. "Kalau ini diketahui sejak awal, kan baik bagi Banggar untuk tidak mensahkan anggaran yang berpotensi melanggar aturan," katanya.
Selain itu dia juga menilai, pemanggilan oleh KPK bisa menjadi klarifikasi untuk Banggar terhadap berbagai tuduhan yang menyebut bahwa badan tersebut menjadi sarang para mafia anggaran.
"Klarifikasi itu baik untuk membersihkan institusi Banggar. Sebaiknya, pimpinan Banggar ini bisa mendorong KPK ini untuk membongkar. Siapa saja yang terlibat dalam percaloan ini," tuturnya.
Sehingga, lanjutnya, jika ada kemauan dari pimpinan Banggar untuk mengungkap praktik mafia anggaran, institusi menjadi bersih dan tidak ada stigma bahwa seolah-olah semua yang ada di Banggar adalah pemain anggaran.
"Menurut saya tidak ada yang salah KPK memeriksa dan menanyakan itu kepada pimpinan Banggar," ucapnya.
Kakorlantas Polri Lepas 2.446 Personel Pengamanan KTT WWF di Bali Hari Ini
KTT WWF di Bali akan menjadi ajang terbesar di Indonesia tahun 2024.
