- Facebook Nurul Arifin
VIVAnews -- Juru DPP Bicara Partai Golkar Nurul Arifin minta Badan Anggaran kembali bekerja membahas anggaran. Sebab, bila sampai pembahasan RAPBN 2012 tidak selesai pada akhir masa sidang di bulan Oktober 2011 bisa berdampak sistemik: untuk 2012, pemerintah menggunakan perhitungan anggaran 2011.
"Kami melihat kalau Banggar seperti ini terus, akan berdampak pada APBN 2012 dan bisa berdampak sistemik. Banggar tidak perlu ngambek," kata Nurul di DPR, Jumat 23 September 2011. "Jangan seperti anak kecil. Berhenti ngambek dan tetap bekerja."
Menurut dia, penting ada pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan anggaran. Kedua lembaga itu bisa sekaligus mengawasi kerja Banggar. "Tugas berjalan harus dijalankan secara akuntabel. Karena selama ini tetutup dan sangat elitis. Jadi pembahasannya harus makin terbuka," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso menyatakan, Banggar tidak memboikot pembahasan RAPBN 2012.
"Saya ingin meluruskan, pemberitaan seakan-seakan ada pimpinan Banggar memboikot membahas RAPBN 2012 itu tidak benar," ujar Priyo di DPR RI, Jakarta, Jumat 23 September 2011.
Yang benar adalah, menurut Priyo, Banggar hanya mengirim surat untuk mengembalikan mandat pembahasan anggaran kepada pimpinan DPR. "Mereka mengirim surat ke pimpinan DPR berdasarkan rapat internal dari Banggar yang diteken oleh pimpinan Banggar kepada kami. Intinya mereka bermaksud mengembalikan mandat tugas yang dibebankan kepada Banggar kepada pimpinan DPR," kata Priyo.
Wacana mogok Banggar mengemuka pasca pemeriksaan empat pimpinannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah, Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Golkar, beserta tiga Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir (Fraksi Demokrat), Olly Dondokambey (Fraksi PDI Perjuangan), dan Tamsil Linrung (Fraksi PKS).
Rencana mogok membahas RAPBN 2012 ini disampaikan Banggar melalui surat yang dikirim kepada pimpinan DPR. Surat Nomor 118 itu diterima oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. (eh)
Smartfren Bakal Lakukan Rights Issue Senilai Rp 8,5 Triliun, Ini Jadwalnya
PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dikabarkan bakal melakukan penambahan modal dengan skema rights issue dengan total nilai mencapai Rp 8,5 triliun.
