DPR: Anggaran BIN Naik Rp200 Miliar

Sutanto.
Sumber :
  • Antara/ Yudhi Mahatma

VIVAnews -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan ada kenaikan anggaran untuk Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, kata dia, kenaikannya tidak terlalu besar.

"BIN memang ada kenaikan anggaran," ujar Mahfudz di DPR RI, Jakarta, Selasa 27 September 2011. "Kenaikannya tidak terlalu besar sih, dari Rp1,2 triliun jadi Rp1,4 triliun. Ya sekitar Rp200 miliar."

Menurut Mahfudz, komisi I mendorong agar BIN bisa meningkatkan kemampuan dan kinerja bidang intelijen. "Jadi kita dorong BIN ini tidak hanya fokus pada persoalan keamanan, tapi juga pada persoalan ekonomi, pangan, lingkungan hidup, dan energi. Ya termasuk masalah cyber crime. Jadi penambahan anggaran juga terkait dengan perluasan bidang dan wilayah kerja dan untuk biaya operasional," jelas dia Mahfudz.

Sebelumnya, peran intelijen menjadi sorotan, dianggap kecolongan sehingga bom bunuh diri meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Solo.

Terkait tuduhan kecolongan dibantah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto. "Saya tidak ingin mengatakan intelejen kecolongan. Tapi kewaspadaan masyarakat di samping aparat juga harus ditingkatkan," kata Menkopolhukam, Djoko Suyanto, di Kantor Menkopolhukam, Minggu 25 September 2011.

Sementara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutanto, menyatakan penanganan aksi terorisme bukanlah hal yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi pihaknya untuk melakukan pencegahan.

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa

"Tidak semua bisa dibuka pada semua aparat di lapangan, karena memang perlu perhatian yang tinggi. Tidak bisa dari Densus atau siapa pun. Bisa saja gagal gara-gara ada informasi yang bocor," kata Sutanto sebelum rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 26 September 2011.

Selain kendala tersebut, menurut Sutanto, saat ini pelaku teror tidak lagi melakukan aksinya secara berkelompok. Sehingga sulit mendeteksi para pelaku. (adi)

Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024