- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews -- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengharapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memenuhi undangan rapat konsultasi pimpinan DPR bersama Badan Anggaran yang dijadwalkan akan diselenggarakan besok.
Karena, menurut Pram, pertemuan tersebut tidak akan menjadi rapat kerja seperti yang dilakukan komisi-komisi DPR. "Ya kita tunggu saja. Ini kewenangan KPK kalau mereka mau hadir kita adakan pertemuan dan sifatnya konsultasi, bukan hal yang katakanlah bersifat seperti di komisi atau alat kelengkapan lainnya," ujar Pram di DPR RI, Jakarta, Rabu 28 September 2011.
"Pimpinan dewan tidak ingin melakukan penekanan apapun kepada pimpinan KPK, ini kan hanya konsultasi," tambah Pram.
Pram menambahkan pimpinan DPR tidak akan mencampuri urusan KPK memanggil pimpinan Banggar. Pertemuan tersebut, menurut Pram, hanya untuk mendudukkan permasalahan yang ada dan mencari solusinya.
"Hal yang menyangkut penyidikan sepenuhnya kewenangan KPK, jadi pimpinan DPR tak perlu lakukan klarifikasi. Yang kita dudukkan adalah mana menyangkut penyusunan undang-undang, mana menyangkut kebijakan, itu yang dijelaskan," ujarnya.
Pram setuju bahwa tidak ada yang boleh kebal terhadap proses hukum. "Mengenai pola penyidikan, apa yang disidik, itu kewenangan KPK. Dan tidak ada orang yang kemudian punya imunitas, kalau dia melakukan tindak pidana korupsi," kata Pram.
Tetapi, lanjut Pram, kebijakan yang dibuat oleh anggota DPR dilindungi oleh undang-undang. "Hal yang menyangkut kebijakan, yang dibahas dalam undang-undang, itu anggota dewan punya hak-hak yang dilindungi undang-undang," kata Pram.
Dengan demikian, menurut Pram, perihal tak boleh ada orang yang kebal hukum dan ada hak anggota DPR yang dilindungi, harus dipahami dan dibedakan. "Itu kan dua hal yang berbeda," kata Pram. (eh)
Cerita Herjunot Ali yang Sudah 20 Tahun Jadi DJ
Lebih lanjut, Herjunot Ali menuturkan bahwa menjadi seorang DJ memberinya sensasi yang berbeda dibandingkan dengan akting.
