- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) besok (1 Oktober 2011) genap berusia tujuh tahun. Lembaga yang terbentuk pasca reformasi itu mengaku sampai saat ini masih belum bisa membantu pembentukan undang-undang karena belum adanya mekanisme pembahasan legislasi antara DPR dan DPD.
"Itu yang belum disepakati. Inipun terhambat antara lain kemungkinan karena kesibukan anggota DPR khususnya pemimpin DPR," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 September 2011.
Laode mengakui fungsi legislasi yang belum dimiliki DPD merupakan salah satu sumber kelemahan. Padahal DPD sebelumnya sudah mengusulkan draft mekanisme bersama pembahasan legilsasi kepada DPR sejak awal Maret 2010 lalu.
Draft tersebut antara lain berkaitan dengan usulan bagaimana mekanisme pembahasan anggaran, legislasi dan fungsi-fungsi laininya.
Pada peringatan HUT DPD ketujuh pada tanggal 1 Oktober 2011 ini, Laode berpandangan bahwa DPD sebetulnya sudah bekerja melampaui tugas-tugasnya yang diberikan dalam konstitusi.
Bahkan para anggota DPD melakukan penyerapan aspirasi di daerah sebagai kewajiban konstitusi dan UU. Kemudian menyampaikan aspirasi daerah sebagai bahan untuk diperjuangkan kepada instansi terkait seperti pihak eksekutif di tingkat pusat.
Laode menganggap DPD sedang dalam proses evolusi di mana posisi lembaganya semakin mendekat pada arahan atau mandat konstitusi. Antara lain ikut dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tertentu.
Kondisi tersebut berbeda dibandingkan posisi sebelumnya di mana DPD tidak ikut dalam pembahasan RUU tertentu. DPD hanya datang menyerahkan pandangannya terhadap RUU tertentu pada awal pembahasan tingkat pertama antara DPR dan pemerintah. Namun dalam UU MD3, DPD sudah lebih maju.
“Sekali lagi kian mendekat untuk memenuhi mandat dalam UUD 1945,” kata Laode Ida, senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini. (eh)
Surya Paloh dan Cak Imin Bertemu, Tak Bahas Oposisi atau Koalisi di Pemerintahan Selanjutnya
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan pertemuan usai putusan MK.
