- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews -- Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan proses pemanggilan pimpinan Badan Anggaran. Supaya, proses pemeriksaan terhadap pimpinan Banggar itu tidak menimbulkan kegaduhan dan terkesan dipolitisasi.
"KPK kalau bisa jelaskan secara terbuka pemanggilan terhadap pimpinan Banggar. Dalam kapasitas pribadi atau lembaga. Tidak ada kejelasan, sehingga ada kebingungan publik," kata Benny dalam rapat konsultasi DPR dengan para pimpinan lembaga penegakan hukum di DPR RI, Jakarta, Senin 3 Oktober 2011.
Pimpinan komisi III, lanjutnya, meminta kepada KPK agar kalau bisa proses hukum yang dilaksanakan tanpa timbulkan kegaduhan yang tak perlu.
Menurut Benny, tidak ada salahnya jika KPK menjelaskan secara detil pemanggilan terhadap pimpinan Banngar secara bersamaan itu. Komisi III, lanjut Benny, akan mendukung pemanggilan pimpinan Banggar jika pemanggilan itu dilakukan kepada anggota secara pribadi, bukan secara kelembagaan. "Sebab tak seorang pun kebal hukum. Wajib bagi siapapun mengikuti proses hukum di KPK," kata Benny.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi III mendukung penuh pemberantasan KKN tanpa pandang bulu. Tapi diharapkan tidak ada politisasi. Setiap kali pemeriksaan terhadap pejabat, lanjutnya, dapat diketahui publik dengan sangat mudah. "Apakah itu betul dari aspek penegakan hukum. Saya rasa ini harus dilihat kembali," kata Benny.
Pemanggilan empat pimpinan Banggar DPR oleh KPK terkait suap di Kemenakertrans menjadi polemik berkepanjangan. Pimpinan Banggar menilai pemanggilan KPK itu ditujukan untuk mengutak-atik proses pembahasan anggaran yang telah diatur dalam undang-undang. Banggar pun kemudian melakukan aksi mogok dengan mengembalikan mandat pembahasan anggaran ke pimpinan DPR.
Toyota Luncurkan Land Cruiser Versi Tangguh, Harga Lebih Murah
Toyota kembali menghadirkan mobil off-road legenda mereka, Land Cruiser.
