- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan rapat konsultasi dengan penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi hanya untuk membangun pemahaman yang sama antar lembaga negara. Maka pemeriksaan KPK terhadap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, kata dia, sebaiknya ditunda.
Penundaan ini, lanjut Marzuki, demi kelancaran pembahasan RAPBN 2012. "Alangkah baiknya ditunda, jangan Oktober. Karena saat ini Banggar sedang membahas RAPBN yang harus disahkan 28 Oktober nanti," kata Marzuki di gedung DPR/MPR, Selasa 4 Oktober 2011.
Jika RAPBN tidak dibahas dan disahkan, imbuhnya, berarti pemerintah dan DPR telah melanggar amanat undang-undang. Akibatnya, pemerintah harus melaksanakan anggaran tahun lalu.
"Kalau begitu, artinya yang rugi siapa? Rakyat. Artinya saya sampaikan, kalau tidak terpaksa betul, bisalah ditunda, jangan Oktober. Yang lain saja masih banyak yang tertunda," kata Marzuki.
Empat pimpinan Banggar DPR saat ini menjadi saksi dalam kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka telah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tersangka dalam kasus ini.
Marzuki menambahkan KPK juga bisa mengundang pimpinan KPK ini satu per satu sehingga rapat pimpinan tetap tiga orang. "Sehingga tetap quorum dan pembahasan tetap berjalan," kata Marzuki.
Menurut Marzuki disitulah titik persamaan pemahaman antara DPR dan lembaga penegak hukum telah terjadi. "DPR sedang membahas anggaran, KPK harus tahu itu. Kan menyampaikan, jadi dia berpikir kalau anggaran harus selesai Oktober ini, maka kalau dia mau memanggil sekaligus empat orang, apa tidak mengganggu?" lanjut dia. (ren)
AHY Wanti-wanti Prabowo Usai Bertemu Cak Imin
Ketua Umum Partai Demokrat AHY merespons pertemuan Prabowo Subianto dengan Cak Imin di kantor DPP PKB, Rabu. AHY memberikan peringatan ke Prabowo
