- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan ide pembubaran KPK yang dikemukakan rekannya, Fahri Hamzah adalah ekspresi kekecewaan terhadap institusi pemberantasan korupsi tersebut. Bahkan, Bambang mengatakan tidak hanya Fahri, dirinya pun turut kecewa.
"Itu menurut saya puncak dari kekecewaan Pak Fahri dan kami semua terhadap KPK. Bagaimana KPK selalu bergerak lamban ketika satu kasus besar mulai terkuak dan menyentuh kekuasaan. Namun begitu cepat jika kasus itu dihadapi oleh orang yang bukan siapa-siapa," kata Bambang saat ditemui di Hotel Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.
Namun demikian, Bambang menegaskan hal itu tidak berarti dirinya mendukung ide pembubaran KPK. Lagipula menurutnya, dia menilai ucapan politisi PKS itu tidak sungguh-sungguh.
Bambang melihat kinerja KPK sampai saat ini tidak jelas. Kasus-kasus besar seperti kasus Bank Century, mega skandal yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, mafia pajak masih tidak jelas. Politisi Partai Golkar ini menilai ketidakjelasan itu karena melibatkan kekuasaan, orang-orang penting.
"Kalau kasus cere-cere cepet seperti misalnya kasus Kemenakertrans. Cepet sekali mereka menentukan tersangka," kritiknya.
Bambang membantah jika reaksi Fahri adalah bagian dari ekspresi negatif DPR terhadap KPK terkait pemanggilan pimpinan Banggar beberapa waktu lalu. Dia mempersilahkan KPK menangkap siapa saja termasuk pimpinan Banggar yang terindikasi suap atau korupsi asalkan semua sesuai hukum dan prosedur yang ada.
"Ketika ditanya apakah pimpinan Banggar itu terindikasi mereka bilang, 'belum, cuma minta keterangan'. Kalau minta keterangan seperti yang mereka sampaikan nggak boleh dipanggil, KPK yang seharusnya datang. Seperti saat mereka meminta keterangan Sri Mulyani, KPK datang, atau ketika meminta keterangan Boediono, KPK datang," sindirnya.
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap partai yang tergabung dalam koalisi perubahan pada Pilpres 2024 lalu berlanjut hingga ke Pilkada Aceh.
