- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hanif Dhakiri, turut mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Hanif menyatakan institusi itu jangan sampai dibubarkan.
"Kita nggak setuju lah (pembubaran), tapi semangat memperbaiki, memperkuat, serta mendudukkan lebih proporsional, hilangkan kesan tebang pilih itu perlu," kata Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2011.
Hanif menjelaskan, secara teoritis, Indonesia menganut demokrasi yang membutuhkan mekanisme check and balances. DPR yang anggotanya dipilih rakyat, dengan kedaulatan penuh, perlu check and balances. "Apalagi, KPK yang dipilih DPR, malah super berdaulat. Perlu diperbaiki dan didudukkan pada porsinya. Tapi, kalau pembubaran nggaklah," kata Hanif.
Salah satu penataan adalah KPK perlu bersinergi dengan lembaga lain yaitu kejaksaan dan polri. "Perlu pembagian kerja. Apakah ada problem psikologis, problem politik," katanya. "Memang seluruh institusi harus diperkuat. Kan nggak bisa satu dikuatkan, yang satu dilemahkan."
Fahri Hamzah melontarkan usul pembubaran KPK ini dalam rapat pekan lalu. Menurut Fahri, "KPK gagal menjawab delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik padahal DPR sudah memberikan dukungan luar biasa."
Farhat Abbas Diperiksa Polisi Pekan Ini soal Laporan Penistaan Agama ke Pendeta Gilbert
Pengacara Farhat Abbas melaporkan pendeta Gilbert Lumoindong ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama.
