- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, seperti menteri-menteri yang lain, menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle atau perombakan kabinet kepada sang atasan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, satu hal yang Gamawan yakini, Kementerian yang dipimpinnya tidak pernah mendapatkan rapor merah.
Gamawan memilih untuk tidak mengomentari laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang sudah di tangan Presiden SBY. "Saya tidak mau memuji saya pribadi ya. Tapi, selama ini tidak mendapat rapor merah," kata Gamawan.
Hal itu disampaikan Gamawan usai mengikuti rapat dengan Panitia Khusus Undang-Undang Pemilu, di gedung DPR, Jakarta, Kamis 6 Oktober 2011. Gamawan yakin, kementeriannya sudah bekerja dengan baik dan mengikuti arahan Presiden.
Meski begitu, Gamawan tidak mempermasalahkan apakah dirinya diganti, digeser, atau tetap berada dalam kabinet. "Kami ini tergantung SBY. Itu hak penuh Pak SBY. Tak ada yang bisa intervensi. Mengganti, mengangkat itu sepenuhnya hak Presiden," kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Menurut Gamawan, apapun keputusan Presiden SBY harus dihormati, terutama oleh para menterinya. Gamawan kini menjadi sorotan karena polemik tender KTP elektronik atau e-KTP yang nilai pembiayaan di tahun anggaran 2011 sebesar Rp5,9 triliun.
Apakah benar ada banyak pihak kecewa? "Saya tidak bisa komentar. Itu wilayah beliau. Tapi, kami para menteri taat dan sepenuhnya tergantung Presiden, karena yang punya mandat beliau," kata dia. (eh)
Selesaikan Persoalan Papua, Jusuf Kalla Beri Saran Begini ke Prabowo-Gibran
Salah satu tantangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti adalah persoalan konflik di Papua. Jusuf Kalla yang pernah tangani konflik Aceh, ikut memberi saran
