- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Partai Demokrat tampaknya geram dengan ulah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama ini. PKS dianggap selalu menjadi pengganggu dalam koalisi pemerintah yang digalang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian disampaikan anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok saat berbincang dengan VIVAnews.com, Jumat 7 Oktober 2011. "PKS sejak dulu seperti itu, koalisi layaknya oposisi," katanya.
Menurut dia, pada reshuffle kali ini, sebaiknya SBY mengurangi jatah menteri dari PKS. Karena, selama ini program-program kementerian yang dipimpin kader PKS dicitrakan berasal dari program partainya semata. "Kami kalau ke daerah sering mendapat pernyataan apakah program itu milik PKS. Coba tanya penyuluh pertanian di daerah-daerah itu sebagai contohnya," kata dia.
Mubarok menambahkan, jika SBY mengurangi menteri dari PKS, tak ada pelanggaran apapun yang dilakukan, termasuk kontrak-kontrak politik yang selama ini disepakati. "Kontrak itu tak bisa mengalahkan konstitusi presidensial. Itu hak-hak presiden, tidak bisa dikalahkan dengan kontrak," kata dia.
Sikap PKS selama ini memang dikenal keras terhadap pemerintahan SBY. Berbagai pernyataan anggota Dewan dari PKS dikenal sering berseberangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. (kd)
MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan
MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.
