- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews – Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa rencana reshuffle yang akan dilakukan pada Oktober adalah pertaruhan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
“Reshuffle bukan sekedar merombak menteri, namun juga sebuah pertaruhan di sisa kepemimpinan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, kecuali mereka akan melakukan reshuffle lagi di kemudian hari,” kata Tjahjo dalam rilis pers yang diterima VIVAnews.com, Jumat 7 Oktober 2011.
PDIP memandang reshuffle sebagai pertaruhan karena pemerintah sedang menghadapi masalah krusial pada sisa masa pemerintahan SBY, tiga tahun ke depan. Ada tiga hal penting yang dinilai PDIP harus mendapat sorotan serius pemerintah.
Pertama, persoalan pokok rakyat seperti pengangguran dan kemiskinan yang semakin besar. Kedua, kenaikan harga pokok kebutuhan rakyat dan berbagai dampaknya. Ketiga, krisis Eropa dan Amerika Serikat yang harus diantisipasi.”
Di sisi lain, kata politisi senior itu, konflik antarlembaga negara cenderung makin sering terjadi. Dengan demikian, Tjahjo menegaskan bahwa dalam melakukan reshuffle, Presiden harus meninggalkan pertimbangan-pertimbangan politik atau kepentingan partai politik koalisi.
“Yang harus dijadikan pertimbangan adalah kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Tjahjo. Apalagi, imbuhnya, proses demokratisasi diukur dari kesejahteraan rakyat. “Kalau rakyat belum sejahtera, berarti pemerintahan belum berhasil menjalankan demokrasi,” tegas dia.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
