- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVAnews – Wasekjen Demokrat, Ramadhan Pohan, menegaskan bahwa kontrak politik antara SBY dengan masing-masing parpol koalisi isinya sama. Tidak berbeda satu sama lain.
Oleh karena itu, menurut Ramadhan, pernyataan Sekjen PKS Anis Matta yang mengklaim bahwa PKS memiliki kontrak khusus yang berbeda dari partai-partai koalisi lain, adalah hal yang berlebihan. “Tidak ada kontrak khusus antara PKS dan SBY yang berbeda dengan partai-partai koalisi lainnya,” ujar Ramadhan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 7 Oktober 2011.
Segala hal yang menyangkut koalisi, tegas Ramadhan, sama dan tidak dipisahkan atau ditutupi antara satu partai dengan yang lain. “Kontrak-kontraknya transparan dan tidak ada terpisah,” kata anggota Komisi I DPR itu.
Sebelumnya, Anis mengungkapkan keyakinannya bahwa posisi menteri-menteri asal PKS akan tetap aman, sekalipun Presiden melakukan reshuffle kabinet. Alasannya, menurut Anis, PKS punya kontrak khusus dengan SBY.
Ucapan Anis itu pun disesalkan oleh Ramadhan. “Pernyataan Anis mengesankan SBY bermain belakang atau setengah kamar. Ingat, SBY bukan tipikal seperti itu,” kata Ramadhan. Ia juga kecewa dengan sikap Anis yang terkesan tak mempercayai efektivitas rencana SBY dalam melakukan reshuffle kabinet.
“Pernyataan tajam itu tidak menyatakan persahabatan. PDIP yang oposisi saja tidak ofensif. Kok bahasanya Anis dan PKS itu ofensif,” ujar Ramadhan. Ia menegaskan, tujuan reshuffle kabinet adalah murni karena SBY sungguh-sungguh hendak memperbaiki performa pemerintahan.
Dengan demikian, Ramadhan berharap PKS bersikap positif terhadap rencana reshuffle tersebut, dan menyambutnya dengan komentar konstruktif sebagai mitra yang baik dalam koalisi. “Lebih baik sampaikan dengan bahasa seorang teman. Itu yang kita inginkan,” tambah Ramadhan.
Ramadhan juga membantah kabar yang menyebutkan, telah ada daftar resmi mengenai menteri-menteri mana saja yang akan kena reshuffle. Ia menegaskan, sebaiknya semua pihak tidak berspekulasi mengenai hal itu. “Belum ada nama yang keluar. Itu spekulasi,” kata dia.
Tak Sidang, Besok MK Cuma Terima Kesimpulan dari Para Pihak Sengketa Pilpres
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 pada Selasa besok, 16 April 2024.
