- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Wakil Sekjen DPP Demokrat, Saan Mustofa, mengharapkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa lebih santun dalam menyampaikan saran atau kritik terhadap rencana Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.
"Kalau partai punya saran dan usulan, sebaiknya dilakukan elegan, secara baik, dengan mengedepankan sopan santun," ujar Saan usai acara diskusi di DPP PKB, Jakarta, Minggu, 9 Oktober 2011.
"Dari statement-statement PKS yang mengkritik, tentu saya katakan, kami tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi hak prerogatif Presiden," tambah Saan.
Menurut Saan, PKS semestinya tidak perlu mengkritisi rencana Presiden melakukan reshuffle. Apakah akan efektif meningkatkan kinerja kabinet atau tidak. Sebab, Presiden memiliki pertimbangan dan ukuran dalam melakukan reshuffle.
"Ukuran-ukurannya tentu objektif, berdasarkan catatan atau record selama koalisi berjalan, di samping yang utama dari UKP4," kata Saan.
Jika PKS kerap mengkritik internal koalisi dan kebijakan Presiden, menurut Saan, hal itu tentu akan menjadi penilaian tersendiri. Apalagi, berkaitan dengan rencana reshuffle, kesetiaan koalisi sudah tentu menjadi pertimbangan Presiden.
"Tentu track record dari kesetiaan koalisi dan sebagainya, itu jadi bahan pertimbangan. Saya yakin Presiden punya catatan terhadap masing-masing partai koalisi," tutur Saan.
Sebelumnya, politisi PKS Anis Matta, yang juga Wakil Ketua DPR, menilai ada kepentingan pihak tertentu di balik gencarnya isu mengenai reshuffle kabinet. "Kami ini melihat ada gelagat, bahwa isu (reshuffle) ini lebih berorientasi pada pengaturan logistik 2014, ketimbang perbaikan kinerja kabinet," kata Anis.
Yang dimaksud Anis kepentingan logistik adalah modal atau dana untuk persiapan menghadapi pemilu 2014. "Kami khawatir SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mendapatkan masukan dari orang-orang tertentu untuk melakukan reshuffle yang tujuannya bukan untuk memperbaiki citra SBY kembali," jawab Anis.
Demokrat Tak Aktif
Saan menjelaskan, Partai Demokrat belum diajak bicara oleh Presiden terkait perombakan kabinet. Oleh karena itu, Demokrat juga belum mengajukan nama kepada Presiden.
Menurut Saan, Demokrat tak mau terlalu aktif dalam menghadapi rencana reshuffle dengan mengajukan nama-nama usulan menteri kepada Presiden. "Karena Presiden masih evaluasi semuanya. Kami belum dimintai usulan nama. Kami dalam posisi pasif saja," kata Saan.
Tapi, apakah Demokrat sudah ada persiapan nama-nama calon menteri untuk diusulkan atau diajukan kepada Presiden?
"Kami belum pikirkan nama yang diajukan ke Presiden. Karena kami juga belum diberitahu Presiden apakah menteri Demokrat akan dipertahankan atau di-reshuffle. Jadi, kami menunggu saja semuanya," jawab Saan. (art)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
