- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Aroma perombakan kabinet atau reshuffle kian dekat. DPR membenarkan telah menerima surat dari pemerintah yang berisi para menteri dan ketua lembaga dilarang membuat keputusan strategis.
Surat yang masuk ke DPR lewat Sekretariat Jenderal itu ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. "Iya, ada surat edaran seperti itu dari Pak Sudi. Pak sudi yang teken," kata Ketua DPR Marzuki Alie, Rabu 12 Oktober 2011.
Menurut Marzuki, surat itu berisi bahwa semua menteri termasuk Kepala-Kepala Lembaga dilarang membuat kebijakan. Larangan itu berlaku sampai dengan penunjukan menteri yang baru.
"Misalnya seperti mengusulkan ganti Deputi. Karena mengganti deputi itu harus diusulkan ke Setneg, nanti Setneg yang memproses. Itu yang tidak boleh," jelas politisi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Surat dari Sudi Silalahi tentang 'moratorium' kebijakan menteri itu sudah diketahui semua pimpinan DPR. "Tadi dibaca di rapat pimpinan. Surat itu dialamatkan ke Setjen dan dilaporkan ke rapat pimpinan," kata Marzuki.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Pramono dalam akun twitter-nya menyebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Dewan jangan membuat keputusan strategis bersama menteri sampai ada pelantikan menteri baru.
"Terkait reshuffle, DPR menerima surat dari pemerintah. Semua menteri tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis sampai pelantikan menteri baru," kata Pramono dalam twit yang dilansirnya sore ini. (umi)
Pengakuan Jay Izdes, Bukti Sosok Ini Bukan Pemain Sembarangan di Timnas Indonesia
Dua pertandingan bersama Timnas Indonesia, sudah cukup bagi Jay Idzes mengetahui sosok ini bukan pemain sembarangan di Timnas Indonesia. Siapa dia?
