- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews -- Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto memprediksi reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan meningkatkan kinerja kabinet. Menurut dia, reshuffle yang dilakukan hanya menjadi ajang adu daya tawar dari masing-masing kekuatan dan kepentingan politik.
"Menurut saya, kalau hanya mengotak-atik, mengganti menteri, akan berakhir begini-begini saja," ujar Wiranto saat jumpa pers di ruang fraksi Hanura DPR, Kamis 13 Oktober 2011.
Wiranto minta kader partainya tidak ikut-ikutan dalam polemik perombakan kabinet tersebut. "Karena kita harus konsisten, selama sistem yang dianut masih menawarkan posisi menteri pada partai politik, kami beranggapan reshuffle acara tahunan saja," ujarnya.
Menurut Wiranto, reshuffle yang dilakukan oleh SBY itu akan berarti jika berorientasi kinerja untuk rakyat. "Seyogianya kali ini tidak hanya keberanian mengotak atik menteri dan bargaining, namun juga orientasi pengabdian pada masyarakat," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk membentuk kabinet yang berjuang untuk rakyat, sebaiknya SBY tidak melakukan kontrak dengan partai politik. Dia menilai, kontrak dengan parpol itulah sumber masalah sengkarut kinerja pemerintahan. Sebab, orientasinya hanya mengamankan kekuasaan. "Seharusnya kontrak dengan rakyat, bukan dengan parpol," ujarnya. "Kelemahan saat terjadi koalisi, maka kabinet itu terjebak dalam pengabdian ganda Kepada rakyat dan parpol."
Menurut Wiranto, kalau tidak orientasi penguasa ini tidak diubah, reshufle berapa kali pun tidak akan berefek positif pada kesejahteraan rakyat. Yang akan muncul, kata dia, justru persaingan antar kekuatan politik yang kepentingannya merasa tidak terakomodir dan sebaliknya. "Perlu reorientasi, lepaskan atribut parpol dan fokus berorientas bekerja untuk rakyat. Ini komitmen untuk menunjukkan pengabdian, bukan hanya orientasi pada partai," ujarnya.
Setelah 9 Tahun, Jemaah Haji Iran Akhirnya Diperbolehkan Datang ke Mekah
Warga Iran mulai menunaikan ibadah haji sejak Teheran dan Riyadh menyetujui kesepakatan yang ditengahi Tiongkok tahun lalu untuk memulihkan hubungan.
