- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews – Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq mengaku mendengar rumor soal rencana dikuranginya jatah menteri PKS di kabinet. Saat ini, PKS mempunyai 4 kursi menteri di kabinet, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segar al-Jufri.
Namun menjelang reshuffle kabinet yang kian dekat, santer berhembus kabar bahwa jatah kursi menteri untuk PKS akan dikurangi menjadi hanya 3 menteri. “Rumor memang ada, tapi tidak jelas,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2011.
Mahfudz juga membenarkan adanya usulan dari internal PKS untuk menarik seluruh menteri PKS di kabinet, apabila ada salah satu menteri PKS yang terkena reshuffle. “Ya, ada usul itu. Tapi itu biasa saja,” kata dia. Menurutnya, perbedaan pendapat di PKS tidak perlu dipermasalahkan, karena pada akhirnya keputusan ada di tangan Majelis Syuro Partai.
“Ada 10 orang dan 10 pendapat itu biasa saja. Yang jelas, kebijakan politik di PKS terkait koalisi dan penempatan menteri di pemerintah, diputuskan oleh Majelis Syuro,” ujar Ketua Komisi I DPR itu. Apapun, kata Mahfudz, PKS tidak pernah berupaya mengintervensi rencana reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dalam proses reshuffle, PKS tidak pernah cawe-cawe mengusulkan nama atau mengusulkan perubahan kursi,” tegas Mahfudz. Tapi, lanjutnya, PKS tahu bahwa ada pihak lain yang mengusulkan nama dan pengurangan jatah menteri. “Termasuk mengusulkan menteri PKS diganti saja,” imbuh Mahfudz.
Yang jelas, kata dia, Presiden SBY sama sekali belum bicara soal pengurangan jatah menteri untuk PKS. “Saya tegaskan, waktu Presiden PKS Luthfi Hasan bertemu SBY, tidak ada pembicaraan apapun mengenai nama-nama yang di-reshuffle. Presiden baru menjelaskan latar belakang dan tujuan reshuffle,” jelas Mahfudz.
Jadi, apakah mayoritas kader PKS menginginkan tetap berada di koalisi dengan resiko terkena reshuffle, atau memilih keluar dari koalisi? “Keputusan politik tidak didasarkan pada orang per orang, tapi Majelis Syuro,” tegas Mahfudz.
Masih soal reshuffle dan posisi politik PKS, siang ini PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta. “Rapimnas untuk menyosialisasikan pembicaraan reshuffle kemarin. Ada dua pendapat yang saat ini sama-sama kuat di internal PKS. Pertama, mengembalikan kementerian kepada dia yang memberi amanah. Kedua, tetap berada dalam koalisi,” kata Wakil Ketua DPP PKS, Agus Purnomo.
Agus menyatakan, PKS akan melihat dan mengkalkulasi semua pendapat yang ada. “Kami akan menghimpun semua pendapat yang ada. Kami akan lihat, yang menginginkan kementerian dikembalikan seberapa banyak, dan yang ingin koalisi seberapa banyak. Kami juga akan lihat intensitas dan argumentasi masing-masing pandangan,” kata dia.
Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyatakan, hanya PKS yang belum menentukan posisi akhir mereka terkait reshuffle dan koalisi. Presiden SBY, kata Daniel, mempersilakan PKS menggelar pertemuan internal terlebih dahulu. “Prosesnya biar mereka lalui. Pada akhirnya Presiden pasti juga akan diberitahu oleh mereka,” kata Daniel. (sj)
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
