- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyatakan bahwa nama-nama menteri baru atau calon menteri, serta jatah menteri untuk partai di kabinet, akan dibicarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan masing-masing partai koalisi secara bilateral.
“Pertemuan di Cikeas kemarin tidak membahas nama-nama dan jatah masing-masing partai. Soal nama dan jatah partai nanti dibicarakan dengan masing-masing partai,” kata Anas kepada VIVAnews, Jumat 14 Oktober 2011. Ia menegaskan, Demokrat tidak akan mempersoalkan keputusan SBY terkait reshuffle.
“Bagi Partai Demokrat, hak prerogatif Presiden dan kepentingan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, lebih penting dari isu nama menteri dan jatah partai,” ujar Anas. Hal senada juga dikemukakan Wasekjen Demokrat, Ramadhan Pohan.
Menurut Ramadhan, Partai Demokrat dan SBY sama sekali belum bicara tentang nama-nama menteri. Ia juga menegaskan, Demokrat memilih bersikap pasif soal reshuffle kabinet. “Kami tidak menyodorkan nama-nama menteri, baik untuk diganti atau menggantikan. Kami pasif dan tidak perlu proaktif karena kami percaya penuh kepada Presiden,” jelas Ramadhan.
Anggota Komisi I itu berpendapat, Demokrat bahkan tidak mempersoalkan apabila seluruh menteri Demokrat di kabinet dicopot demi peningkatan kinerja pemerintah. “Kami ingin Presiden merasa nyaman, tenang, dan enjoy. Kami tidak mau menggandoli dan menjadi beban bagi Presiden. Bersikap pasif itulah yang terbaik,” kata Ramadhan.
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
