- Antara/ Dhoni Setiawan
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Djan Faridz menjadi Menteri Perumahan Rakyat menggantikan Suharso Monoarfa. PPP menyatakan memang mengajukan anggota Dewan Pakar PPP itu untuk menggantikan Suharso.
Tiba-tiba muncul isu, penunjukan Djan terkait gedung yang dipakai Dewan Pimpinan Pusat Demokrat sebagai kantor baru di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Demokrat membantah isu keterkaitan itu.
Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menyatakan Demokrat menyewa gedung tersebut secara profesional. Penyewaan pun diurus sekretariat yang mengurusi rumah tangga partai yang berada di bawah kendali Direktur Eksekutif, bukan langsung partai.
"Disewa. Dari mana disewanya, itu oleh DPP sekretariat yang mengelola ke dalam. Ada direktur eksekutif, kan," kata Jafar di DPR, Selasa 18 Oktober 2011.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, transaksi sewa menyewa tidak dengan Djan Faridz pribadi, tetapi dengan pengelola gedung.
"Kami tidak bertransaksi sewa gedung dengan Djan Faridz, tapi dengan perusahaan. Ketika PT itu membuka tawaran sewa dan kontrak, kami salah satu yang tertarik dan akhirnya menyewa gedung itu. Baru belakangan saya tahu. Semula kami tidak tahu itu milik beliau," ujarnya.
Menurut Ramadhan, ketika transaksi pihaknya tidak tahu itu milik Djan. Namun demikian, menurutnya, meski tahu tidak ada masalah karena memang prosesnya profesional.
"Yang pasti yang tanda tangan adalah Demokrat dengan PT itu. Bayaran dan besaran sewanya sesuai dengan harga pasar, tanpa korting-kortingan. Tak ada mekanisme, aturan hukun dan etika apapun yang dilanggar. Semua proporsional saja. Jadi, jelas, tak ada hubungan sama sekali antara penyewaan normal gedung dengan realita nama Djan yang diusung PPP kepada Presiden untuk masuk Kabinet Indonesia Bersatu," ujarnya.
"Tak perlu ada kerisauan atau tanda tanya apapun. PPP bersama PD adalah koalisi. Soal gedung yang kami kontrak adalah murni transaksi sewa-menyewa layaknya." (umi)
