- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Satu menteri dari PKS berkurang. Spekulasi berkembang hal itu merupakan hukuman atas pernyataan keras dan kritis PKS terutama yang disampaikan Sekjen PKS Anis Matta pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seputar rencana reshuffle atau perombakan kabinet.
"Aneh kalau karena kerasnya Anis Matta kemudian Menristek di-reshuffle. Apa urusannya tiba-tiba Suharna diganti kalau Anis Matta bersuara kencang," kata Ketua DPP PKS Abu Bakar Al Habsyi dalam diskusi di DPR, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2011.
Menurut Abu, dalam negara demokrasi hak berbicara dan berpendapat dilindungi UU dan Konstitusi. Menurutnya, bila ada anggota partai bersuara tajam tidak semestinya dijadikan alasan menghukum.
"Jangan personalisasi dibawa ke kementerian dan punishment, jadi tak cocoklah," kata Abu. Menurut dia, dengan pengurangan satu menteri dari partainya, SBY telah melanggar kontrak koalisi.
"Kalau gitu, ini ada kesepakatan yang dilanggar, jadi kalau saya lihat, buat PKS tak merasa melakukan pelanggaran," kata dia lagi. Abu mengklaim 4 kementerian yang dipegang kader PKS berkinerja baik. "Tak ada catatan parah," ujarnya.
Menurut Abu, Anis Matta tidak menyalahi kontrak. Apalagi, anggota parlemen berbicara itu dilindungi undang-undang. Dan menurut dia, bukan hanya PKS yang berbicara tajam.
"Kita dapat satu sinetron yang cukup menarik. Yang nonton saja lelah apalagi yang dicoret," kata dia. Abu menegaskan, yang terjadi sekarang justru obesitas kabinet. Belum lagi soal kritik pengangkatan wakil menteri lewat revisi Perpres. (umi)
Xiaomi Redmi Pad Pro Dirilis Global, Intip Spesifikasi dan Harganya
Redmi Pad Pro menawarkan layar besar 12,1 inci dengan refresh rate 120Hz, performa tangguh dari Snapdragon 7s Gen 2, dan baterai 10.000 mAh yang tahan lama hingga berjam.
