- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mengaku senang membaca rilis hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) karena ada potret obyektif yang ditampilkan. Survei SSS menyebut Mahfud MD dianggap sebagai calon wakil presiden yang paling populer.
"Tapi bukan karena saya masuk nominasi atau karena potensial untuk jadi calon," kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Kamis 27 Oktober 2011.
Mahfud mengaku tidak pernah menyiapkan diri dan tidak pernah melakukan usaha-usaha untuk pencitraan agar populer. Karena, Mahfud sama sekali tidak ingin mencalonkan diri untuk menjadi presiden.
"Semua mengalir saja, sebab saya tidak pernah bermimpi untuk jadi capres," kata dia. Hasil survei itu dinilai bagian dari potret penilaian masyarakat tentang calon pemimpin yang dikehendaki saat ini.
"Saya hargai hasil survei itu, karena SSS adalah lembaga studi yang kredibel, hasil surveinya bisa dipercaya. Saya tak punya partai yang berkampanye atau tim yang bekerja untuk membangun citra, tapi toh akal sehat publik membangun citra menurut pandangan obyektifnya sendiri," kata mantan politisi PKB ini.
Mahfud sendiri mendukung isi konstitusi bahwa setiap calon presiden atau wakil presiden harus berangkat dari partai politik. "Sedangkan saya tak punya Parpol. Nanti kita lihat perkembangannya setelah tahun 2013," kata dia.
Dalam survei SSS, Mahfud dinilai memiliki kejujuran dan kepandaian yang lebih baik dibandingkan dengan calon-calon wapres potensial lainnya. Mahfud MD disebut sebagai figur yang paling banyak dipilih responden.
Menurut peneliti SSS, Ari Nurcahyo, hasil survei menyebut Mahfud MD memperoleh dukungan sebanyak 15,6 persen. Di bawahnya adalah Sri Mulyani 8 persen, Pramono Edhi Wibowo 7,1 persen, Din Syamsuddin 6,8 persen, dan Said Aqil Siradj. "Sedangkan untuk Djoko Suyanto 3,9 persen dan Puan Maharani 3 persen," kata Ari Nurcahyo, Rabu kemarin.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
