- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia mengatakan bahwa potensi pemakzulan atau penurunan paksa terhadap kepala pemerintahan tergolong rendah. Hasil survei menunjukan 52 persen masyarakat tidak setuju pada tindakan pemakzulan presiden dan 59,8 persen tidak mendukungnya.
Menurut Executive Director DCSC, Zaenal A Budiyono, ketidakinginan masyarakat terhadap tindakan pemakzulan terhadap presiden dikarenakan timbulnya ketidakstabilan dalam proses tersebut. Publik melihat wacana pemakzulan adalah sesuatu yang dapat mengganggu keamanan, kestabilan dan perekonomian.
"Karena dalam sejarah Indonesia, tindakan pemakzulan selalu disertai kerusuhan dan huru hara," ujarnya saat jumpa pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu 30 Oktober 2011.
Alasan takut pada kerusuhan, lanjutnya, merupakan tiga besar dari alasan ketidakinginan masyarakat dengan terjadinya pemakzulan. Faktor ini berada di tempat ketiga dengan nilai 9,8 persen.
"Alasan lain ialah memberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya yakni 40,5 persen. Disusul dengan alasan masa jabatannya belum berakhir sebesar 13,6 persen," tuturnya.
Sedangkan 25,3 persen masyarakat, tambahnya, setuju diturunkannya SBY sebelum masa tugasnya selesai dikarenakan alasan tidak membawa perubahan. "Disusul sudah tidak mampu menjalankan tugas sebesar 17,9 persen. Dan ingin ada perubahan sebesar 11,7 persen," katanya.
Sebelumnya dilansir pula data, 49 persen responden tidak puas dengan Presiden SBY, 61 persen tidak puas dengan Wakil Presiden Boediono.
Sebagai informasi, waktu pelaksanaan survei dilakukan selama 12 hingga 20 Oktober 2011. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah responden sebesar 1200 orang dengan margin of error sekitar tiga persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan model wawancara langsung. (adi)
