- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy menilai, dana bantuan sosial yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah memang menguntungkan petahana. Tanpa perlu diselewengkan pun, kata Romy, dana itu menguntungkan kepala daerah yang ingin maju lagi dalam pemilihan berikutnya.
"Bansos sangat besar kemungkinannya mendongkrak popularitas petahana dan itu digunakan dari tingkat pemilihan di Kabupaten sampai Pemilihan Presiden," kata Romy di Senayan, Jakarta, Senin 28 November 2011.
Romy lalu menyebut penggelontoran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) contohnya. Sebelum Pemilihan Presiden digelar pada 2009 lalu, pemerintah mengucurkan hibah Rp300 ribu untuk warga tidak mampu. "Jadi, dengan alasan apa pun, ini sebuah risiko dari masih dibolehkannya petahana maju (tanpa mengundurkan diri terlebih dulu)," katanya.
Sebenarnya, kata Romy, UU sudah mengatur petahana yang ingin maju lagi di pemilihan harus mengundurkan diri. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, hanya perlu cuti saat mengikuti proses pemilihan, tak perlu mengundurkan diri.
Karena itu, Romy menilai, tanpa diselewengkan pun, dana bansos sangat membantu petahana. Romy menyatakan, ada dua kemungkinan dana bansos ini bisa lolos masuk dalam APBD. Pertama, eksekutif berhasil 'menyelipkan' dana itu di APBD atau kedua, bersepakat dengan DPRD.
Meski begitu, Romy setuju langkah BPK mengusut sebagian dari dana bansos 2007-2010 sebesar Rp300 triliun telah diselewengkan. "BPK harus menyampaikan klarifikasi sebagai lembaga auditor, jangan sampai terbangun opini untuk hal yang sifatnya masih dugaan atau asumsi. Ini didasarkan pada audit yang dilakukan secara akurat karena 300 triliun rupiah itu bukan angka yang sedikit jika dibagi 50 kabupaten itu rata-rata sudah 6 miliar," kata Romy. "Dari total 300 triliun rupiah itu, berapa yang diselewengkan, berapa yang sebenarnya manfaat politiknya dipetik tanpa harus diselewengkan."
Jangan sampai, kata Romy, dana bansos yang sebenarnya bermanfaat itu kemudian dihilangkan sama sekali. "Mengacu pada empat jenis belanja, maka belanja modal dan belanja sosial harusnya memang yang paling tinggi. Jadi, kita sulit mengatakan bahwa ini harus dikurangi," kata Romy.
Sementara, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, praktik dana bansos yang menyalahi peraturan harus ditindak tegas. "Hasil temuan BPK tersebut harus dibawa ke proses hukum. Jadi, temuan BPK bisa disampaikan ke DPR untuk dapat ditindaklanjuti, atau kedua, atau disampaikan ke aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan atau KPK," katanya.
