- ANTARA/Agus Bebeng
VIVAnews - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan fraksinya tetap mendukung penggunaan hak interpelasi terkait kebijakan moratorium remisi untuk terpidana kasus korupsi dan terorisme yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Ham. Menurut dia, kebijakan itu bertentangan dengan hukum.
"Fraksi PDIP di komisi III sepakat melakukan interpelasi kepada pemerintah atau Kementrian Hukum dan HAM, karena Menkumham tak merasa tindakan yang dilakukannya itu sangat bertentangan dengan hukum positif dan konvensi internasional tentang korupsi," ujarnya disela Rakernas PDIP I di Bandung, Senin 12 Desember 2011.
Tjahjo menegaskan, sikap dukungan fraksinya terhadap usulan hak interpelasi tersebut tak ada kaitan dengan upaya pembelaan terhadap koruptor. Karena, sikap politik ini dalam rangka mengkoreksi pemerintah agar tetap menghormati hukum dan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia atas nama semangat pemberantasan korupsi.
"Ini yang jadi permasalahan perhatian mayoritas anggota Komisi III. Masalah pelanggaran Hukum," kata Tjahjo.
Ia menambahkan, pelanggaran hukum ini menguatkan asumsi bahwa kebijakan ini hanya sebagai sebuah pencitraan kepada publik.
"Jangan hanya karena kepentingan pencitraan kemudian hukum dilanggar," kata Tjahjo.
Sejumlah fraksi sampai saat ini terus menggalang dukungan untuk melakukan hak interpelasi terkait kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Penggunaan hak interpelasi ini diusung setelah dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR dengan Menteri Hukum dan HAM deadlock. Menteri Hukum dan HAM merasa kebijakan yang dilakukan olehnya tepat sementara Komisi Hukum merasa kebijakan ini melanggar hak narapidana.
Sebelumnya, Menkumham membatalkan remisi dan pembebasan bersyarat bagi sejumlah narapidana kasus korupsi pada akhir Oktober lalu.
Syahrini Diduga Hamil, Sudah Masuk Usia 7 Bulan
Awalnya admin akun gosip tersebut menyoroti perbedaan foto yang tiap kali diunggah Syahrini dengan foto paparazi yang didapatkan netizen itu.
